Anak SD di NTT Bunuh Diri, Ada Fenomena Lebih Gelap dari Sekadar Tidak Punya Uang

Kasus anak SD di Nusa Tenggara Timur bunuh diri dinilai sebagai alarm keras bagi masyarakat kita. Sosiolog menyebut ada hal lebih gelap dari sekadar tidak punya uang sebagai penyebabnya.

Dosen Sosiologi Universitas Brawijaya Malang, Wida Ayu Puspitosari, Kamis (5/2/2026), berpendapat bahwa, bagi seorang anak di daerah tertinggal, buku dan pena adalah paspor untuk diterima di lingkungan sosialnya, yakni sekolah. Ketika negara gagal menyediakan fasilitas dasar, terjadi apa yang disebut sebagai kekerasan simbolik.

”Anak tersebut merasa dihukum secara sosial karena tidak mampu memenuhi standar minimal seorang siswa. Bunuh diri di sini adalah bentuk protes paling ekstrem terhadap struktur sosial yang tidak memberikan ruang bagi mereka yang paling lemah,” kata Wida.

Menurut dia, NTT dikenal dengan budaya komunal yang sangat kuat. Hal itu seolah menjadi pedang bermata dua. Pertama, kuatnya budaya malu (shame culture) di NTT. Di sini, harga diri sangat dijunjung tinggi. Dengan demikian, ketidakmampuan ekonomi sering kali dianggap sebagai aib keluarga.

”Anak-anak, yang memiliki antena emosional sangat tajam, menyerap rasa malu orangtuanya. Ini jadi beban tersendiri untuknya,” katanya.

Kedua, menurut Wida, adanya prioritas adat versus kebutuhan dasar yang diduga turut berperan di sana. ”Kita harus berani melihat secara kritis, bagaimana biaya sosial-budaya di NTT (seperti upacara adat atau urusan Belis) terkadang lebih diprioritaskan daripada investasi pendidikan harian. Hal ini menciptakan tekanan ekonomi yang luar biasa di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

Belum lagi ada narasi bahwa NTT adalah daerah tertinggal dalam pembangunan di mana hal itu seolah-olah adalah takdir geografis. ”Padahal, ini merupakan kebohongan yang menutupi ketidakadilan struktural. NTT saya rasa tidak tertinggal, ia memang sengaja ditinggalkan oleh model pembangunan yang Jawa-sentris dan berorientasi pada kepentingan kapital,” katanya.

Menurut dia, NTT memiliki sumber daya alam melimpah, di antaranya potensi wisata, perikanan, dan pertambangan. ”Tapi, ke mana keuntungan dari eksploitasi ini mengalir? Ke Jakarta. Ke perusahaan-perusahaan besar, sementara masyarakat lokalnya tetap miskin,” ujarnya.

Ketika berbicara tentang anak yang tidak mampu beli pena di NTT, kata Wida, sebenarnya kita sedang berbicara tentang hasil dari puluhan tahun kebijakan pembangunan yang secara sistematis mengabaikan Indonesia Timur sambil terus menyedot sumber dayanya.

Bagi Wida, dalam jerat kemiskinan, seorang anak bisa mengenal bunuh diri karena hal ini sudah menjadi opsi masuk akal. ”Pertanyaan mengapa anak kecil sudah kenal bunuh diri sebenarnya menyimpan asumsi keliru: bahwa bunuh diri adalah konsep dewasa yang seharusnya tidak diketahui anak-anak. Akan tetapi, di dalam masyarakat yang terus-menerus diimpit kemiskinan tanpa harapan perubahan, bunuh diri menjadi sesuatu yang hadir dalam keseharian; mungkin ada tetangga yang melakukannya, mungkin ada cerita yang beredar, mungkin ada bisik-bisik dalam keluarga,” tuturnya.

Namun, hal lebih mengerikan bagi anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, kata Wida, bunuh diri bisa tampak sebagai satu-satunya bentuk agensi yang tersisa.

”Ketika kita tidak punya kuasa atas apa pun dalam hidup, katakanlah tidak bisa memilih makan apa, tidak bisa membeli alat sekolah, tidak bisa mengubah nasib, mengakhiri hidup bisa terasa seperti satu-satunya keputusan yang benar-benar bisa kita buat sendiri,” katanya.

Ketika mati terasa lebih masuk akal daripada hidup, yang disebut gagal bukan individunya. Menurut dia, yang gagal adalah seluruh tatanan sosialnya. ”Ini adalah kritik paling keras terhadap sistem, yaitu di mana ketika mati terasa lebih masuk akal daripada hidup,” katanya.

Bagi Wida, alih-alih bertanya bagaimana mencegah bunuh diri pada anak yang lagi-lagi individualistik, pertanyaan lebih kritis yang harus diajukan adalah mengapa negara dengan produk domestik bruto (PDB) triliunan rupiah masih memiliki anak yang tidak mampu beli pena?

”Ke mana anggaran pendidikan yang katanya terus meningkat setiap tahun? Siapa yang diuntungkan oleh sistem pendidikan yang mensyaratkan begitu banyak biaya tersembunyi? Mengapa kita lebih mudah menerima bahwa memang ada anak miskin daripada marah pada ketidakadilan distribusi kekayaan? Mengapa solusi yang ditawarkan selalu bersifat charity (bantuan, sumbangan) bukan justice (perubahan struktural)?” tanya Wida.

Sayangnya, menurut Wida, setiap kali ada kasus seperti terjadi di NTT itu, respons yang biasanya bisa ditebak, yaitu ada penggalangan dana untuk keluarga korban, ada janji pejabat untuk mengevaluasi, ada seruan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental, dan ada imbauan agar masyarakat lebih peduli.

”Semua ini terdengar baik, tetapi mari kita jujur, pendekatan ini sudah dilakukan bertahun-tahun dan anak-anak tetap mati. Penggalangan dana untuk satu keluarga tidak mengubah nasib ribuan keluarga lain yang menghadapi situasi serupa. Janji pejabat untuk evaluasi biasanya menguap setelah berita berganti,” paparnya.

Janji pejabat untuk evaluasi biasanya menguap setelah berita berganti.

Oleh karena itu, menurut Wida, kita harus sadar bahwa kampanye kesehatan mental tanpa mengubah kondisi material yang menyebabkan tekanan psikologis adalah seperti mengobati demam tanpa mengobati infeksinya. ”Jadi yang pertama harus dilakukan adalah berhenti puas dengan respons-respons kosong seperti bisanya dan mulai menuntut sesuatu yang lebih substansial,” katanya.

Tuntutan substansial, misalnya, pendidikan harus benar-benar gratis. ”Kita perlu mengubah paradigma dasar. Sekolah negeri seharusnya menyediakan semua kebutuhan belajar tanpa pengecualian, seperti buku, alat tulis, dan seragam. Tidak ada anak yang boleh pulang karena tidak punya pena. Tidak ada anak yang boleh dipermalukan karena seragamnya berbeda,” ucapnya.

Wida menambahkan, yang perlu dituntut adalah regulasi yang melarang keras segala bentuk pungutan di sekolah negeri, disertai penyediaan langsung semua kebutuhan belajar oleh negara. ”Jika anggaran pendidikan Indonesia memang 20 persen dari APBN seperti yang diamanatkan konstitusi, seharusnya (penyediaan sarana prasarana) ini sangat mungkin dilakukan. Pertanyaannya adalah ke mana uang itu selama ini,” tuturnya.

Tak kalah penting adalah sistem deteksi dini. Deteksi dini untuk anak-anak dalam situasi krisis memang penting, tetapi harus dirancang dengan benar. ”Yang selama ini terjadi adalah pendekatan sangat individualistik, fokus pada mendeteksi anak yang bermasalah, seolah-olah masalahnya ada pada anak itu. Pendekatan yang lebih tepat adalah mendeteksi kondisi yang menciptakan krisis, yaitu kemiskinan, kelaparan, dan eksklusi sosial,” katanya.

Lebih lanjut, pada masyarakat kita dibutuhkan pergeseran dari logika charity ke logika justice. ”Charity adalah ketika kita mengumpulkan sumbangan untuk satu keluarga korban, sedangkan justice adalah ketika kita menuntut perubahan kebijakan agar tidak ada keluarga lain yang mengalami hal serupa. Hal Ini maksudnya membangun koalisi, antara organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, tokoh agama dan adat, bahkan politisi yang beritikad baik untuk mendorong perubahan kebijakan yang konkret,” katanya.

Tindakan konkret itu misalnya menuntut regulasi pendidikan gratis yang sesungguhnya, menuntut transparansi anggaran pendidikan, menuntut redistribusi fiskal yang lebih adil untuk Indonesia Timur, dan yang paling penting, menuntut program perlindungan sosial yang lebih komprehensif.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak SD berusia 10 tahun di NTT bunuh diri, diduga karena tidak punya uang untuk membeli pena dan buku. Sebelum bunuh diri, ia sempat menulis surat untuk ibundanya.

Dalam kasus kematian anak SD di NTT, polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada YBS (10), siswa sekolah dasar yang tewas di sebuah kampung di Ngada, NTT.

”Kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil olah tempat kejadian serta visum terhadap jenazah korban. Selain itu juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” kata Kepala Polres Ngada Ajun Komisaris Besar Andrey Valentino kepada Kompas, Rabu (4/2/2026).

Tetangga korban, Lipus Djio (47), menuturkan bahwa YBS haus akan kasih sayang. Lipus sering bertemu dengan korban sebelum kejadian itu. ”Dia bilang minta uang dari mamanya untuk beli buku dan pena, tetapi mamanya bilang tidak ada uang,” kata Lipus.

Lipus menuturkan, YBS memilih tinggal bersama neneknya di pondok. Neneknya berusia sekitar 80 tahun. Ayah YBS pergi meninggalkan mereka pada saat YBS masih dalam kandungan. Ibunya menafkahi lima anak.

Hal itu terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan terhadap MGT (47), ibu korban, setelah kejadian. MGT mengakui bahwa ia sering memberikan nasihat kepada korban agar rajin bersekolah. Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi keluarga terbatas dan serba kekurangan. Saat ini memperoleh uang memang tidak mudah.