Bedah Editorial MI: Alarm Pengelolaan Sampah

Bali, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang. Tak boleh kotor, apalagi penuh sampah, karena Bali merupakan wajah Indonesia di panggung global.

Kotornya Bali, terutama di kawasan pantai, jelas mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata para pelancong. Bahkan, Prabowo mengaku langsung menerima keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.

Jika dibiarkan, hal ini lambat-laun akan berdampak negatif terhadap iklim pariwisata di Pulau Dewata tersebut. Padahal, pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. 
 

Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor. Situasi itu harus segera direspons cepat agar Bali tidak kehilangan pamornya sebagai destinasi wisata dunia.

Sorotan Presiden tidak main-main. Prabowo bahkan mengancam akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat. 

Pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah di Bali demi kepentingan rakyat dan perputaran ekonominya.

Instruksi Presiden tersebut seharusnya dimaknai sebagai alarm nasional. Jika Bali harus bersih karena etalase Indonesia, kota-kota lain pun harus bersih karena merupakan ruang hidup bagi warganya.
 

Persoalan sampah sebenarnya tidak hanya di Bali, bahkan telah menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Baru-baru ini di Tangerang Selatan, Banten, tumpukan sampah menghiasi jalananan karena tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang di Tangsel telah mengalami kelebihan beban (overload).

Bahkan, Presiden menyebut hampir seluruh TPA di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada tahun 2028, bahkan mungkin bisa lebih cepat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan segera memulai pembangunan 34 proyek "waste to energy" di 34 kota pada tahun ini. Selain pembangunan infrastruktur, Presiden menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh.

Pencanangan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden juga mestinya dibaca sebagai penegasan arah. Negara ingin menghadirkan ruang hidup yang layak, tertib, dan manusiawi bagi warganya.

Nantinya, semua pimpinan di kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, hingga pemerintah daerah harus menggelar operasi mengumpulkan sampah minimal setengah jam sebelum masuk jam kerja.

Namun, sebagaimana banyak program nasional sebelumnya, tantangan utama Gerakan Indonesia ASRI bukan pada slogan, melainkan pada konsistensi pelaksanaan. Indonesia tak kekurangan gerakan, tetapi sering kekurangan keberlanjutan. 

Semangat besar di awal kerap memudar di lapangan, tergerus rutinitas birokrasi dan minimnya pengawasan. Negeri ini butuh gerakan yang dijalankan dengan disiplin, konsisten, dan berani menabrak kebiasaan lama.

Gerakan ASRI sejatinya menyentuh persoalan paling mendasar dalam kehidupan publik. Karena itu, gerakan ini tak boleh berhenti pada seremoni peluncuran. Pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan ini tidak terfragmentasi, dan pada saat bersamaan pemerintah daerah tak boleh menjadikannya sekadar program tambahan yang bergantung pada anggaran dan momentum politik. Ini momentum, karena itu negeri ini tak boleh kehilangan 'tongkat' untuk kedua kalinya