Peristiwa meninggalnya seorang bocah sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ramai diberitakan di media sosial, dengan dugaan latar belakang kekecewaan karena tidak dibelikan pulpen dan buku tulis, menyentak kesadaran publik. Tragedi ini kerap dibaca secara sederhana sebagai potret kemiskinan ekstrem. Namun, jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, peristiwa tersebut merefleksikan persoalan yang jauh lebih struktural dan kompleks.
Dalam kajian kebijakan sosial, kemiskinan ekstrem tidak hanya diukur dari ketiadaan pendapatan, tetapi juga dari akumulasi kerentanan: keterbatasan akses layanan dasar, tekanan psikologis dalam keluarga, serta minimnya dukungan sosial yang berkelanjutan. Pada anak-anak, kerentanan ini sering kali termanifestasi dalam bentuk beban mental yang tidak terlihat, namun sangat menentukan.
Penting untuk ditegaskan bahwa kasus ini tidak dapat disederhanakan sebagai akibat tunggal dari ketiadaan alat tulis. Alat tulis hanyalah pemicu permukaan dari tekanan sosial, psikologis, dan struktural yang lebih dalam. Oleh karena itu, respons kebijakan yang dibutuhkan bukan sekadar bersifat karitatif atau reaktif, melainkan sistemik.
Dalam konteks inilah, diskursus publik perlu diarahkan untuk memahami secara lebih utuh salah satu intervensi negara di sektor pendidikan, yakni program Sekolah Rakyat. Sayangnya, pemahaman publik terhadap program ini masih sangat terbatas, bahkan kerap disalahartikan sebagai sekadar sekolah gratis.
Sekolah Rakyat sejatinya merupakan kebijakan afirmatif yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Berbeda dengan skema bantuan pendidikan parsial, Sekolah Rakyat mengusung pendekatan pembiayaan penuh dan terpadu, dengan model pendidikan berasrama. Negara menanggung seluruh kebutuhan peserta didik secara komprehensif: biaya pendidikan, tempat tinggal, konsumsi harian, seragam, tas, buku, alat tulis, hingga kebutuhan dasar lainnya.
Pendekatan ini penting karena berbagai studi kebijakan menunjukkan bahwa hambatan utama pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem bukan hanya biaya sekolah formal. Biaya tidak langsung, seperti perlengkapan belajar, transportasi, dan pemenuhan gizi, sering kali menjadi faktor penentu keberlanjutan pendidikan anak. Ketika negara hanya hadir sebagian, beban selebihnya tetap jatuh pada keluarga yang justru paling tidak mampu menanggungnya.
Dengan model Sekolah Rakyat, negara mengambil alih beban tersebut secara penuh. Ini mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan: dari sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah, menuju memastikan keberlangsungan pengalaman belajar yang layak dan bermartabat bagi anak-anak paling rentan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan risiko sosial jangka panjang. Pendidikan berasrama dengan dukungan penuh memungkinkan negara menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anak dari latar belakang kemiskinan ekstrem, lingkungan yang relatif terlindung dari tekanan ekonomi rumah tangga yang kerap tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak.
Tentu, program ini bukan solusi tunggal bagi seluruh persoalan kemiskinan dan kesehatan mental anak. Namun, ia menunjukkan kehadiran negara secara lebih substantif dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Tragedi di NTT seharusnya mendorong publik untuk melihat kebijakan semacam ini secara lebih objektif dan berbasis fakta, bukan semata melalui kacamata sentimen atau polemik politik.
Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, taklimat Presiden Prabowo dengan terang benderang agar pemerintah daerah memperhatikan betul pentingnya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrem yang acapkali tak kurang terlayani kebutuhan dasarnya.
Peristiwa bunuh diri seorang anak SD mengindikasikan bahwa pemerintah daerah selama ini belum berjalan optimal mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem. Potret buruk pemerintah daerah yang seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin, karena dianggap kurang memberikan nilai politis, sehingga kebutuhan dasar seperti pendidikan anak di sekolah tidak dianggarkan secara optimal di dalam APBD dan program-program pembangunan berbasis pengentasan kemiskinan. Dengan demikian ke depan pemerintah daerah harus lebih fokus pada kebijakan dan program-program yang bersifat membangun ekonomi masyarakat miskin ekstrem untuk naik kelas.
Adapun ke depan, tantangan utama bukan hanya memastikan keberlanjutan Sekolah Rakyat, tetapi juga memperkuat komunikasi kebijakan agar publik memahami tujuan, desain, dan sasaran program ini secara utuh. Tanpa pemahaman yang memadai, kebijakan yang bersifat afirmatif berisiko disalahpahami atau bahkan ditolak oleh opini publik.
Tragedi ini adalah pengingat bahwa pendidikan tidak boleh dipahami sebatas ruang kelas dan kurikulum. Ia adalah ekosistem kebijakan yang menuntut kehadiran negara hingga ke level paling dasar kehidupan anak. Dalam konteks itulah, Sekolah Rakyat patut ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena lahir dalam kemiskinan ekstrem.
Trubus Rahardiansah. Pengamat Kebijakan Publik, Guru Besar Universitas Trisakti.
(rdp/tor)
