FAJAR, MAKASSAR — Masalah perizinan dan perubahan zonasi tata ruang menjadi sorotan tajam DPD APERSI Sulsel dalam gelaran Property Outlook 2026 bertajuk “Properti Tumbuh, Ekonomi Tangguh” di Graha Pena Fajar, Kamis (5/2/2026).
Ketua DPD APERSI Sulsel, Ir. H. Yasser Latief, menegaskan bahwa ketidaksinkronan regulasi di tingkat pemangku kebijakan kerap menjadi penghambat utama bagi para pengembang.
Yasser mengungkapkan, saat ini banyak pengembang di lapangan menghadapi kendala serius akibat perubahan zonasi wilayah secara mendadak. Wilayah yang sebelumnya dinyatakan aman untuk pembangunan, tiba-tiba berubah status sehingga tidak dapat lagi didirikan bangunan.
“Ketika capaian tidak sesuai harapan, ini berarti ada persoalan, baik di internal pengembang maupun di tingkat pemangku kebijakan,” tegas Yasser di Top Pena Lantai 19 Graha Pena Fajar.
Selain isu tata ruang, Yasser juga mendorong adanya terobosan skema pembiayaan baru. Ia berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menghadirkan alternatif pembiayaan di luar perbankan konvensional untuk membantu likuiditas pengembang dalam menjalankan proyek perumahan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pengembang, pemangku kebijakan, serta praktisi properti. Ketua Panitia, Suprachman Syamsu, menjelaskan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah analisis strategis dan prediksi peluang investasi bagi seluruh anggota APERSI Sulsel menghadapi tantangan tahun 2026.
Senada dengan optimisme tersebut, akademisi M. Nur Alfatah, menilai prospek bisnis properti di Sulawesi Selatan masih berada dalam fase positif. Namun, ia mengingatkan para pengembang untuk lebih adaptif terhadap pergeseran pasar.
“Pasar ke depan adalah Gen Z. Pendekatannya tentu harus digital, termasuk dalam strategi promosi dan pemasaran properti,” ujar Nur Alfatah. (irm)
