Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengunjungi kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek yang tergolong besar tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pihaknya memahami bahwa PIK 2 berkembang sebagai kawasan pariwisata urban terpadu yang mengintegrasikan pariwisata dengan ekonomi kreatif dan UMKM, namun pengembangan berskala besar itu memerlukan pengawasan.
"Jadi, kami hadir dalam rangka melakukan fungsi kami sebagai DPR RI fungsi pengawasan pak," kata Evita saat membuka agenda kunjungan kerja spesifik tersebut di kawasan PIK 2.
Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan itu bersama mitra komisi, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian UMKM.
Menurut Evita, seluruh anggota Komisi VII DPR RI yang terdaftar dalam agenda kunjungan kerja tersebut, sudah hadir di lokasi.
Selain melakukan dialog dengan Agung Sedayu Group selaku pengembang dan pengelola PIK 2, Komisi VII DPR RI juga melakukan kunjungan ke lapangan dan pantai di wilayah tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Mujakkir Zuhri yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III mengapresiasi dengan upaya dan fasilitas dari PIK 2 untuk menumbuhkan ekonomi.
Namun, dia mengatakan bahwa harga makanan-makanan yang dijual di wilayah PIK 2 itu banyak yang mahal dan tak terjangkau bagi masyarakat lokal.
"Jangan sampai PIK 2 yang kini menjadi destinasi yang populer hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas," tambahnya.
Dia berharap pariwisata di PIK 2 harus dibangun secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan sampai kondisi PIK 2 dengan area sekitarnya sangat jomplang, seperti Israel dan Palestina.
"Nggak tahu siapa nanti yang mengelola ini, saya mohon ini dari pemda jangan diam saja, Satpol PP, pemda harus benar-benar mengawasi," kata Mujakkir.
Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono menyatakan menyambut kunjungan kerja dari Komisi VII DPR RI tersebut dalam melakukan pengawasan.
Dia berharap kunjungan kerja dari DPR itu bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, terukur, dan berkeadilan.
"Sehingga pengembangan kawasan pariwisata urban PIK 2 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta sejalan dengan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan," kata Nono.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pihaknya memahami bahwa PIK 2 berkembang sebagai kawasan pariwisata urban terpadu yang mengintegrasikan pariwisata dengan ekonomi kreatif dan UMKM, namun pengembangan berskala besar itu memerlukan pengawasan.
"Jadi, kami hadir dalam rangka melakukan fungsi kami sebagai DPR RI fungsi pengawasan pak," kata Evita saat membuka agenda kunjungan kerja spesifik tersebut di kawasan PIK 2.
Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan itu bersama mitra komisi, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian UMKM.
Menurut Evita, seluruh anggota Komisi VII DPR RI yang terdaftar dalam agenda kunjungan kerja tersebut, sudah hadir di lokasi.
Selain melakukan dialog dengan Agung Sedayu Group selaku pengembang dan pengelola PIK 2, Komisi VII DPR RI juga melakukan kunjungan ke lapangan dan pantai di wilayah tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Mujakkir Zuhri yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III mengapresiasi dengan upaya dan fasilitas dari PIK 2 untuk menumbuhkan ekonomi.
Namun, dia mengatakan bahwa harga makanan-makanan yang dijual di wilayah PIK 2 itu banyak yang mahal dan tak terjangkau bagi masyarakat lokal.
"Jangan sampai PIK 2 yang kini menjadi destinasi yang populer hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas," tambahnya.
Dia berharap pariwisata di PIK 2 harus dibangun secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan sampai kondisi PIK 2 dengan area sekitarnya sangat jomplang, seperti Israel dan Palestina.
"Nggak tahu siapa nanti yang mengelola ini, saya mohon ini dari pemda jangan diam saja, Satpol PP, pemda harus benar-benar mengawasi," kata Mujakkir.
Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono menyatakan menyambut kunjungan kerja dari Komisi VII DPR RI tersebut dalam melakukan pengawasan.
Dia berharap kunjungan kerja dari DPR itu bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, terukur, dan berkeadilan.
"Sehingga pengembangan kawasan pariwisata urban PIK 2 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta sejalan dengan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan," kata Nono.
