Keputusan pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan memicu beragam reaksi di tengah masyarakat. Banyak pro dan kontra yang terjadi di elemen masyarakat, menyikapi program prioritas Prabowo Subianto Presiden itu.
Meski demikian, dalam program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya yang diperdengarkan, Kamis (5/2/2026), sebagian besar pendengar justru setuju kalau program tersebut tetap berjalan di Bulan Suci Ramadan.
Data yang dihimpun Gate Keeper Suara Surabaya, sebanyak 70 dari 123 voters (57 persen), baik yang mengudara maupun tidak, setuju program itu tetap dijalankan selama bulan puasa. Sementara 53 voters (43 persen) sisanya, memilih tidak setuju.
Beberapa voters yang setuju mengatakan kalau MBG di bulan Ramadan justru sangat bermanfaat, terutama bagi para siswa yang tidak mampu.
“Saya sangat setuju. Saya tidak berbicara dari perspektif saya pribadi. Saya bicara soal anak Indonesia, 53 juta siswa SD-SMA itu, hampir 60-70 persen dari kalangan tidak mampu. Jadi maksud saya, jangan pikirkan dirimu, tapi pikirkan orang lain, cari makan saja susah,” kata Jihad salah satu pendengar waktu mengudara.
“Setuju (MBG tetap jalan). (Karena) sebenarnya program ini bagus, kalau tidak sarat politisasi. Sebab endingnya hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tambah Stephen pendengar lainnya lewat pesan tertulis.
Sementara, voters yang tidak setuju, beberapa menyebut kalau program tersebut berpotensi tidak tepat sasaran hingga membuat siswa yang diberi MBG tergoda untuk membatalkan puasa.
“MBG diganti aja (bentuk) tunai. (Karena) banyak disalahgunakan penyedia soalnya. Juga bansos BLT dibatalkan aja, salah sasaran yang dapat orang-orang kaya, yang miskin gak dapat,” kata Agus lewat pesan tertulis.
“Kalau saya mending gak usah di kasih MBG selama bulan puasa, untuk melatih anak-anak kita mengormati bulan suci Ramadan,” tambah Sugeng pendengar lainnya.
Respon Dunia Pendidikan
Menanggapi pro dan kontra tersebut, Prof. Dr. Warsono Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur (Jatim) meminta publik untuk tidak terburu-buru melakukan generalisasi atau penilaian secara negatif, dan melihat kebijakan ini dari kacamata empati.
Prof. Warsono menekankan bahwa program ini memiliki tujuan mulia, yakni mengatasi masalah gizi dan stunting pada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, kegaduhan yang terjadi sering kali disebabkan oleh cara berpikir yang kurang tepat dalam melihat antara kebijakan dan teknis pelaksanaan.
Dia pun mengajak masyarakat untuk mengibaratkan dirinya dalam posisi para penerima manfaat tersebut, yang disebutnya sebagai if i were you atau “seandainya aku adalah engkau”. Ia mengajak masyarakat, terutama yang berkecukupan, untuk menempatkan diri di posisi keluarga miskin yang menjadi sasaran utama program ini.
“Kita harus mencoba menjadi orang miskin. Kalau saya menjadi orang miskin, saya menerima tidak, setuju tidak dengan MBG ini? Karena memang MBG itu diberikan untuk orang miskin. Di situ perspektif kita akan berbeda,” ungkap Prof. Warsono saat on air di program Wawasan Polling.
Ia menambahkan bahwa bagi keluarga yang kesulitan ekonomi, asupan gizi untuk anak adalah hal yang sangat mewah. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui MBG dinilainya sebagai bentuk bahwa negara hadir untuk masa depan anak bangsa.
Prof. Warsono juga mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang ingin menghapus kebijakan MBG hanya karena ditemukan beberapa kendala di lapangan. Contohnya seperti kasus makanan basi atau keracunan di daerah tertentu. Ia menganalogikan hal ini dengan konsumsi ikan.
“Kalau ada 10 anak makan ikan, lalu satu anak sakit, apakah kita akan menyimpulkan ‘jangan makan ikan’? Cara berpikir seperti ini yang harus kita tata. Kalau ada kendala di pelaksanaan, yang harus dilakukan adalah perbaikan terhadap pelaksanaan itu, bukan kebijakannya yang diganti,” tegasnya.
Menurutnya, data menunjukkan bahwa angka stunting mengalami penurunan seiring dengan adanya perhatian terhadap gizi anak. Artinya, secara substansi, tujuan kebijakan ini mulai membuahkan hasil.
Terkait teknis selama bulan Ramadan, pengamat pendidikan itu mendukung skema pemberian makanan dalam bentuk makanan kering atau yang memiliki ketahanan lebih lama. Hal ini penting mengingat waktu makan yang bergeser ke saat berbuka dan sahur.
“Puasa itu kan hanya siang hari, tapi sahur dan buka tetap butuh asupan gizi. Pertumbuhan anak tidak boleh terhenti selama satu bulan penuh. Tinggal bagaimana logistiknya, jam berapa diberikan, dan bagaimana menjamin makanan itu tetap sehat saat dikonsumsi sore hari,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa Dewan Pendidikan Jatim menyarankan agar evaluasi pasca-Ramadan terus dilakukan secara kasus per kasus (case by case).
Ia juga sepakat bahwa pendistribusian dan target sasaran harus terus diperbaiki agar tidak terjadi salah sasaran, di mana anak-anak di daerah mampu yang tidak membutuhkan justru mendapatkan jatah yang sama dengan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
“Jangan sampai mengambil kesimpulan secara general bahwa MBG tidak perlu. Itu terlalu menggeneralisasi dan melampaui data yang ada,” pungkas Prof. Warsono. (bil/ipg)
