jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak agar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar ID Food memperlihatkan keberpihakan pada korban bencana hidrometeorologi di Sumatera. Ia juga meminta agar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2026 memperhatikan penerima manfaat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan agenda pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).
BACA JUGA: Siswa SD Bunuh Diri di Ngada NTT, Atalia Praratya DPR Dorong Penguatan Sekolah Rakyat
Menanggapi rencana GPM di 420 titik se-Indonesia, Alex Indra Lukman menekankan pentingnya fokus pada daerah bencana. Data ID Food menyebutkan GPM hanya akan digelar di 2 titik di Aceh, 4 titik di Sumatera Utara, dan 9 titik di Sumatera Barat.
“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Tolong lah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
BACA JUGA: Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Bertindak soal Polemik Party Station di Lenteng Agung
Ia menambahkan, “Mudah-mudahan, ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi lagi kesulitan di tiga daerah terdampak bencana ini.”
Alex juga mengkritisi proporsi pelaksanaan GPM, khususnya rencana 65 titik di Jakarta dibanding 45 titik di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Dikasih Ponten 50 Sama DPR, Menpar: Mungkin Hal yang Subjektif, Lah
“Sebagai daerah urban, setiap kali libur lebaran, mayoritas perantau yang jadi penduduk Jakarta, akan pulang kampung berlebaran. Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta, tak lebih banyak dari Jawa Tengah,” terangnya.
Di sisi lain, Alex mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat tahun 2026.
“Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran Banpang ini disegerakan Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Karena, kondisi geografis negara kita yang beragam,” ungkap Alex.
Ia mencontohkan, “Penyaluran Banpang di pedalaman Papua sana, tentunya akan membutuhkan waktu lebih panjang.”
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama ID Food Ghimoyo, serta sejumlah pejabat lainnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapat di DPR, Legislator Singgung Marak Penyalahgunaan Whip Pink
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
