jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi harus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.
BACA JUGA: Kunker ke PLBN, Kepala BPIP Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila di Perbatasan Negara
"Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Ribka Haluk saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Rabu (4/2/2026).
Ribka menjelaskan bahwa sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah.
BACA JUGA: Menjelang Lawan Persija, Arema Lepas Pemain Asing
Khusus untuk optimalisasi pembangunan perbatasan, Presiden telah menugaskan tiga menteri utama yaitu Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menekankan bahwa kunjungan kerja bersama DPR RI ini merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama mengingat status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus).
“Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat,” tambahnya.
Wamendagri berharap muncul solusi konkret yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan. Hal ini bertujuan agar daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.
Setelah pertemuan di Kantor Gubernur, Wamendagri bersama rombongan Komisi II DPR RI dijadwalkan meninjau langsung lokasi perbatasan guna memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung secara mendalam.
DPR RI Pertimbangkan Bentuk Pansus untuk Percepat Solusi Masalah Perbatasan di Papua
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan komitmen DPR RI dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.
Hal itu dia disampaikan seusai melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholders) di Papua, termasuk Pemerintah Provinsi, DPRD, Pemerintah Kabupaten, serta berbagai instansi terkait.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II juga meninjau langsung kondisi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw untuk memetakan kendala di lapangan secara nyata.
Rifqinizamy mengungkapkan bahwa kompleksitas permasalahan di perbatasan memerlukan penanganan lintas sektor yang lebih luas. Oleh karena itu, pihaknya berencana meningkatkan status Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.
"Permasalahan perbatasan ini sangat kompleks. Karena stakeholder yang terlibat bukan hanya mitra kerja Komisi II, melainkan juga kementerian/lembaga yang menjadi mitra komisi lain di DPR RI. Melalui Pansus, kita memiliki kewenangan dan jangkauan koordinasi yang lebih kuat," ujar Rifqinizamy.
Dia menambahkan bahwa delapan fraksi di DPR RI akan berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing untuk menyepakati pembentukan Pansus ini. Tujuannya adalah agar daerah perbatasan memiliki kebijakan khusus dan kewenangan yang lebih kokoh dalam meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi leading sector bagi 40 kementerian, lembaga, dan provinsi dalam menangani isu perbatasan. Namun, DPR menilai perlunya penguatan dari sisi regulasi dan kelembagaan agar koordinasi tersebut berjalan lebih efektif.
Selain fokus pada regulasi, Rifqinizamy memastikan pembangunan fisik di titik perbatasan akan terus berlanjut.
"Pada tahun 2026, anggaran sudah dipastikan untuk pembangunan dua PLBN baru di tanah Papua, yakni satu di Provinsi Papua dan satu di Provinsi Papua Pegunungan," pungkasnya.
Pertemuan itu dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin serta jajaran Komisi II DPR RI lainnya. Hadir pula Wakil Gubernur Papua Arjoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan daerah Provinsi Papua. (rhs/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
