Sidak Perusahaan yang Mangkir Bayar Pajak, Purbaya: Gara-gara Dia Negara Rugi Rp40 Triliun!

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap salah satu perusahaan baja di Jakarta. Sidak dilakukan lantaran perusahaan tersebut terindikasi mangkir dari kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN).

"Kita mendengar adanya informasi permulaan ada practice base penjualan langsung yang casebase tanpa bayar PPN. Jadi pertama, itu merugikan saya karena income dari PPN saya turun. Mungkin dari tax pendapatan juga turun, dan ini mengganggu harga di pasar, sehingga orang yang bermain fair merugikan," ucap Purbaya saat melakukan sidak ke salah satu perusahaan baja di Jakarta, dikutip dari Breaking News Metro TV, Kamis, 5 Februari 2026.

Purbaya menyebut, ada sekitar 40 perusahaan di sektor baja yang terduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari negara yang berbeda. Selain Tiongkok, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.

"Kita akan pastikan ini tidak ada lagi di sini dalam waktu satu-dua tahun ke depan, karena amat merugikan kami. Kalau kita lihat katanya hitungan kasar kita, itu saya kehilangan Rp4 triliun setiap tahun minimum dari banyaknya praktik seperti ini. Jadi ingin kita perbaiki yang seperti ini," tegas Purbaya.

Meski saat sidak hanya menemui pegawai dan tidak bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut, yang disebut berasal dari Tiongkok, Purbaya dengan tegas melakukan teguran keras terhadap perusahaan yang mangkir membayar pajak itu.

"Yang penting adalah message kita sampai ke mereka, kita ke sini untuk menuntut bisnis, untuk membuat mereka berbisnis secara fair di jalur hukum yang benar dan tidak merugikan pendapatan pajak," tutur Purbaya.
  Baca juga: Purbaya 'Sentil' Pabrik Baja yang Bandel Bayar Pajak

(Ilustrasi pabrik baja. Foto: MI/Usman Iskandar)
  Ancam sita pabrik
Berdasarkan informasi awal, Purbaya mengaku mendatangi pabrik tersebut lantaran adanya tantangan dari pelaku usaha yang mangkir bayar pajak. Mereka lebih memilih untuk membayar 'orang pajak dan bea cukai' yang dinilai lebih murah ketimbang membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Hal itulah yang membuat Purbaya geram. Ia pun mencibir oknum pegawai dan pejabat yang menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi. Tapi di sisi lain, para oknum ini juga menggadaikan martabat negara.

"Ada informasi awal ada salah satu pemilik yang nantang, 'lebih baik saya bayar orang pajak atau bea cukai, lebih murah daripada kalau saya bayar penuh'. Dan Indonesia enggak mungkin berubah kalau pejabat Indonesia bisa dibayar," kata Purbaya.

"Jadi bisnis (pengemplang pajak) seperti ini akan untung terus karena masih lebih murah pembayaran denda dengan memanfaatkan pegawai pajak dan bea cukai," kesal Purbaya menambahkan.

Karena itu, ia melakukan sidak sekaligus menyampaikan pesan kepada perusahaan yang terindikasi mangkir dari kewajiban perpajakan untuk segera berbenah. Jika masih 'ngeyel', Purbaya tidak segan-segan untuk mengambil alih perusahaan tersebut.

"Untuk saya, itu menghina negara. Jadi saya harus datang dan memberikan pesan yang clear bahwa itu tidak benar. Kalau mereka melakukan itu terus, ya kita ambil alih pabriknya dengan segala cara," ancam dia.

"Saya punya 40 list perusahaan yang sejenis, yang terlibat praktik sejenis. Saya harapkan dengan ini (sidak), mereka segera memperbaiki kinerjanya, memperbaiki praktik bisnisnya, dan melaporkan kekurangan bayar pajak sesuai apa yang mereka lakukan selama ini," sambung Purbaya.