Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan Malioboro menjadi kawasan full pedestrian pada tahun 2026 ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa sebenarnya target awal direncanakan pada 2025, namun implementasi penuh digeser menjadi tahun ini untuk mematangkan kesiapan teknis dan sosial.
“Tahun 2026 ini diharapkan sudah ada indikasi kuat menuju kawasan pedestrian penuh, dengan penataan jalan-jalan penyangga terlebih dahulu. Harus dipastikan parkir, logistik usaha, dan aktivitas pedagang tetap terakomodasi,” ujar Ni Made, Selasa (3/2).
Penataan tersebut difokuskan pada pembenahan ruas-ruas jalan di sekitar Malioboro atau sirip-sirip kawasan yang akan menampung pergerakan lalu lintas ketika pembatasan kendaraan diterapkan. Ruas jalan penyangga seperti Jalan Mataram, Jalan Bhayangkara, dan kawasan sekitarnya disiapkan agar mampu mengakomodasi peralihan arus kendaraan secara tertib dan terkendali.
“Ketika Malioboro menjadi kawasan pedestrian penuh, harus dipastikan parkir, logistik usaha, dan aktivitas pedagang tetap terakomodasi melalui sistem pengaturan yang jelas dan tertib,” jelas Ni Made.
Selain pengaturan lalu lintas, Pemda DIY juga memberi perhatian serius pada persoalan parkir dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Inventarisasi kantong parkir komunal serta penataan lokasi PKL menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di kawasan Malioboro.
Selain pengaturan lalu lintas, Pemda DIY juga memberi perhatian serius pada persoalan parkir dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Inventarisasi kantong parkir komunal serta penataan lokasi PKL menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di kawasan Malioboro.
Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menegaskan bahwa status pedestrian penuh akan dibarengi dengan larangan melintas bagi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Seluruh kendaraan pribadi, angkutan umum berbasis BBM, becak motor (bentor), hingga layanan bajaj Maxride tidak diperbolehkan lagi masuk ke area sepanjang Jalan Malioboro.
Sebagai gantinya, akses kawasan akan difokuskan pada moda transportasi ramah lingkungan. Pemda DIY telah menyiapkan beberapa alternatif transportasi berbasis energi bersih, seperti becak listrik dan bus listrik Si Thole, untuk mendukung mobilitas pengunjung dan warga.
“Jika Malioboro sudah menjadi kawasan pedestrian penuh, kendaraan yang masih menggunakan BBM tidak bisa masuk. Yang diperbolehkan hanya transportasi ramah lingkungan,” kata Erni.
Dishub DIY juga berencana memasang portal pembatas di sejumlah akses masuk Malioboro serta menyiapkan skema khusus pengaturan bongkar muat logistik bagi pelaku usaha, agar distribusi barang tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi kawasan pedestrian.
Erni menegaskan, keberhasilan penerapan kawasan pedestrian penuh tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga konsistensi penegakan aturan serta kesadaran masyarakat.
“Ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat,” ujarnya.
