Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi menanggapi soal wacana TNI ikut andil dalam menangani masalah terorisme.
Wacana itu muncul karena tertuang dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI.
Menurut Islah, penanganan terorisme akan lebih baik untuk ditangani oleh Polri, bukan dengan pendekatan militer.
Ia mengatakan, pendekatan kepolisian dan tentara memiliki perbedaan mendasar dalam menangani terorisme.
Melalui Densus 88, polisi bertugas untuk menyadarkan warga negara yang melakukan aksi terorisme.
Sementara jika dalam sudut pandang ketentaraan, terorisme dipandang diatasi dengan perang. Menurutnya, hal ini sangat berbeda dengan upaya deradikalisasi.
“Terorisme itu bukan perang. Pelaku teror pada dasarnya adalah korban infiltrasi ideologi. Mereka ditangkap untuk disadarkan, bukan untuk dimusnahkan. Pendekatan perang justru berpotensi melahirkan terorisme baru. War on Terrorism is another terrorism,” kata Islah, dalam podcast “Polri & TNI dalam Demokrasi: Harus ke Mana Arah Reformasi?", Kamis (5/2/2026).
Jika militer dilibatkan dalam menangani terorisme hal ini dikhawatirkan bisa memperluas militerisasi terhadap ruang sipil.
Tentara mestinya tidak terlalu banyak masuk ke ruang sipil karena bisa menimbulkan gesekan semakin besar dengan masyarakat.
Islah kemudian mencontohkan pada masa Orde Baru dan berlakunya Undang-Undang Subversif, ketika kritik dinilai sebagai ancaman negara.
“Saya khawatir, kalau ruang anti-teror dimasuki pendekatan militer, aktivis, jurnalis, atau kelompok kritis bisa dengan mudah dicap teroris. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan gerakan masyarakat sipil,” katanya menambahkan.
Namun, pernyataan ini bukan berarti dirinya anti dengan TNI. Islah beranggapan, TNI merupakan pilar penting untuk menjaga pertahanan di Indonesia.
Oleh karenanya, TNI mestinya fokus untuk menjaga pertahanan negara di segala sektor, serta bersiap menghadapi ancaman eksternal.
“TNI itu penting, apalagi di tengah ketegangan geopolitik global. Mereka harus fokus pada pertahanan negara, bukan mengelola ruang sipil yang rawan konflik kepentingan,” pungkas dia. (iwh)
