Kementerian ESDM Sebut Izin Impor BBM SPBU Shell Tahun Ini Masih Dievaluasi

Sebagian besar pasokan bahan bakar minyak (BBM) di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Shell Indonesia mengalami kekosongan pasokan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menyatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini belum menerbitkan rekomendasi atau izin impor BBM kepada jaringan SPBU tersebut.

“Masih dievaluasi. Pemesanan (impor) terakhir mereka lakukan itu (bisnis ke bisnis) dengan Pertamina di akhir 2025,” kata Laode saat ditemui di Menara Bank Mega, Kamis (5/2).

Kelangkaan pasokan di Shell bukan kali pertama terjadi. Jaringan SPBU ini telah mengalami beberapa kali kekosongan pasokan pada tahun 2025. 

Kondisi terparah terjadi pada Agustus 2025. Saat pemerintah memutuskan hanya memberi kuota impor 110% dari tahun sebelumnya. Kelangkaan ini berjalan selama beberapa bulan hingga pada akhirnya akhir 2025 Shell mencapai kesepakatan untuk membeli bahan baku dasar BBM (base fuel) dari Pertamina.

Shell saat ini memiliki empat jenis produk BBM di SPBU mereka, yakni Shell Super, Shell V-power, Shell V-Power Nitro+, dan Shell V-Power Diesel. Berdasarkan laman resmi Shell Indonesia yang diakses Katadata pada pukul 17.00, di wilayah Jakarta hanya tersedia produk Shell V-Power Diesel di 19 SPBU. 

Sementara tiga produk lainnya tercatat kosong di jaringan SPBU mereka yang ada di Jakarta. Kendati demikian, produk Shell Super masih tersedia 15 jaringan SPBU yang ada di Jawa Timur.

“Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku,” kata President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (5/2).

Dia mengatakan Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini sehingga dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra perusahaan.

“Kami percaya ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara,” ujarnya.

Kementerian ESDM telah mengubah skema kuota impor BBM bagi badan usaha pemilik jaringan SPBU. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan kuota impor BBM tersebut tidak diberikan langsung selama setahun melainkan secara periodik selama 2026. 

“Tidak kami berikan sekaligus, ada periodisasinya. Jadi nanti (melalui proses) evaluasi juga,” kata Laode saat ditemui di kompleks DPR RI, Kamis (22/1).

Pemerintah sebelumnya telah memberikan kuota impor untuk SPBU swasta. Laode tidak merincikan besaran volume yang diberikan pemerintah. Dia hanya menekankan jumlah impor yang diberikan sama atau mirip dengan kuota 2025.