TNI AL dan Australia Bahas Jangkauan Operasi Armada China Hingga ke Antartika

JAKARTA, KOMPAS - Pertemuan strategis antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia atau Royal Australian Navy/RAN tidak hanya membahas kerja sama rutin, tetapi juga menyoroti peta kekuatan maritim dunia. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah meluasnya jangkauan operasi armada China yang kini terdeteksi hingga ke kawasan Kutub Selatan atau Antartika.

Hal tersebut terungkap saat Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Pusjianmar), Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) Laksamana Pertama Salim saat mewakili Komandan Seskoal Laksamana Muda Ariantyo Condrowibowo menerima kunjungan Chief of Joint Operations (CJOPS) Australian Defence Force (ADF) Vice Admiral Justin Jones AO CSC RAN, di Gedung Pusjianmar, Cipulir, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi soal penguatan ”telinga dan mata” melalui kajian keamanan maritim di kawasan. Justin Jones secara spesifik menyinggung dinamika di Samudra Hindia yang menjadi jalur lintasan strategis bagi kekuatan maritim dunia.

”Kita melihat armada China sudah merambah di Samudra Hindia, bahkan sampai ke Kutub Selatan. Tentunya kita perlu meningkatkan kewaspadaan dalam konteks keamanan maritim bersama,” ungkap Justin.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa kawasan selatan, yang selama ini dianggap sebagai zona nirkonflik, mulai merasakan riak persaingan geopolitik. Bagi Indonesia dan Australia, Samudra Hindia menjadi jembatan krusial yang menghubungkan kepentingan kedua negara di tengah ketidakpastian itu.

Laksma Salim menyambut positif inisiatif Australia untuk mempererat kerja sama riset keamanan maritim di kawasan, khususnya Samudra Hindia. Menurut Salim, kolaborasi intelektual antarlembaga pengkajian (think tank) adalah fondasi penting sebelum melangkah ke operasi lapangan.

Kita melihat armada China sudah merambah di Samudra Hindia, bahkan sampai ke Kutub Selatan. Tentunya kita perlu meningkatkan kewaspadaan dalam konteks keamanan maritim bersama.

”Kita perlu meningkatkan kerja sama untuk menunjang keamanan maritim kawasan, terutama antara Indonesia dan Australia,” ujar Salim.

Salim mengungkapkan kedekatan historis antara lembaganya dengan institusi maritim Australia. Sebab, Justin Jones sempat menjadi Director of Sea Power Centre Australia. ”Kita banyak belajar dari Sea Power Centre Australia. Berdirinya Pusjianmar juga terinspirasi dari sini,” tambahnya.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat militer dari Binus University, Tangguh Chairil, menyebutkan, pergerakan China ke selatan ini kental dengan strategi ”Gray Zone” (zona abu-abu). China kerap menggunakan aset sipil untuk kepentingan strategis militer.

”Kita sebut strategi China ini gray zone maritim, yaitu pakai aset-aset maritim yang sifatnya nonmiliter untuk tujuan-tujuan militer. Mungkin saja China sedang expand strategi itu lebih jauh ke selatan,” kata Tangguh saat dihubungi terpisah.

Ekspansi ke selatan tersebut dinilai memiliki motif strategis jangka panjang. Antartika tidak lagi sekadar hamparan es kosong, melainkan wilayah yang menyimpan cadangan air tawar terbesar dunia dan potensi sumber daya alam yang masif. Mencairnya es akibat perubahan iklim turut membuka jalur pelayaran baru yang diperebutkan kekuatan global.

Tangguh menilai wajar jika Australia merasa terancam atau terkepung, mengingat posisi mereka sebagai sekutu Amerika Serikat dan anggota AUKUS. Oleh karena itu, langkah Australia menggandeng Indonesia untuk bertukar informasi intelijen dinilai sangat logis.

”Apakah Australia ’pinjam mata’ Indonesia? Bisa jadi. Tahun lalu kita sudah sepakati kerja sama keamanan bilateral baru dengan Australia, di mana kita sepakat kalau ada ancaman keamanan, kedua negara akan pertimbangkan respons bersama. Untuk sharing informasi dan intelijen, saya rasa sangat mungkin,” kata Tangguh.

Namun, Tangguh memberikan catatan kritis terkait posisi Indonesia yang menjadi jalur perlintasan armada asing tersebut. Masalah utamanya bukan sekadar pada kemampuan mendeteksi kapal yang lewat, melainkan kemampuan untuk merespons jika terjadi pelanggaran.

”Bisa deteksi pun belum tentu bisa respons juga. Selama ini clash dengan kapal-kapal IUU fishing China dan kapal-kapal Coast Guard China, kan, karena itu. Jadi, kemampuan deteksi saja tidak cukup, harus ada kemampuan penindakan juga,” ujar Tangguh.