JAKARTA, DISWAY.ID -- Seorang siswa sekolah dasar (SD) bunuh diri yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi tragedi paling memilukan awal tahun 2026 ini.
Korban diketahui memilih mengakhiri hidup di halaman belakang rumah gubuknya itu, lantaran tak sanggup membeli buku dan pena senilai Rp10.000.
Insiden ini menjadi pengingat sekaligus pukulan telak bagi sistem pendidikan nasional di Indonesia.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai peristiwa ini membuktikan lemahnya perlindungan hak pendidikan anak di Tanah Air. Khususnya minimnya keterlibatan negara.
Hetifah menegaskan, kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai insiden pribadi semata, melainkan cermin kegagalan sistemik dalam menjamin akses pendidikan yang layak, terutama bagi anak dari keluarga miskin.
“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan. Buku dan pena adalah kebutuhan paling elementer. Ketika itu pun tak terjangkau, yang gagal bukan anaknya, tapi sistem kita,” kata Hetifah.
BACA JUGA:Juda Agung Belum Berencana Pikirkan APBN: Fokus Sinergi Fiskal dan Moneter
Berdasarkan data menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun di Ngada mencapai 98,5 persen. Namun angka itu anjlok pada jenjang SMA/SMK usia 16–18 tahun menjadi 69,06 persen.
Kondisi ini dinilai mencerminkan tekanan ekonomi yang makin berat seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan.
Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ngada tergolong tinggi di angka 72,04, Hetifah menilai masih banyak keluarga miskin ekstrem yang luput dari pendataan dan bantuan sosial. Mereka tak terlihat dalam statistik.
Selanjutnya, komisi X DPR RI mendorong integrasi data pendidikan dan bansos, penyaluran bantuan tepat sasaran, serta penguatan implementasi di daerah. Upaya ini juga akan diperkuat melalui revisi UU Sisdiknas.
BACA JUGA:Anak Emilia Contessa Melawan, Cicilan Mobil Ressa Anak Kandung Denada Jadi Blunder!
"Negara tidak boleh lagi datang terlambat. Pendidikan harus aman, manusiawi, dan menjangkau yang paling lemah,” pungkasnya.
