Bandung (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tidak diarahkan untuk menjadi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Alih-alih jadi infrastruktur dapur pada program prioritas nasional itu, Ferry membatasi bahwa Koperasi Merah Putih hanya terlibat dalam rantai distribusi bahan baku untuk keperluan dapur MBG, sebagai penyuplai (supplier).
"Koperasi Merah Putih enggak bisa jadi dapur. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih mensuplai bahan-bahan yang diperlukan oleh SPPG atau dapur program makan bergizi gratis," kata Ferry selepas MoU dengan Universitas Padjadjaran di Kampus Unpad Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Hal ini juga menjawab kemungkinan operasional bagi KDKMP di wilayah-wilayah yang minim bahkan tidak memiliki potensi alam. Untuk wilayah dengan karakter demikian, Ferry menyebut kegiatan usahanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya sesuai mandatori yang ada.
"Tetap mandatori koperasi desa atau kelurahan boleh melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Bisa kerajinan, kuliner, bisa wisata dan lain sebagainya," ucap Ferry.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan sekitar 35 ribu unit Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) rampung pada tahun 2026 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejauh ini, SPPG berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi kelompok rentan, sekolah dan ibu hamil, serta menciptakan lapangan kerja lokal.
Adapun Koperasi Merah Putih ditargetkan bisa beroperasi mulai Maret 2026 sekitar 28 ribu unit di seluruh Indonesia yang meningkat seiring waktu.
Baca juga: Menkop dukung Serikat Petani Indonesia perkuat Kopdes Merah Putih
Baca juga: Menkop siap dukung pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi kreatif
Baca juga: Menkop: Satu Data Indonesia percepat pembangunan Kopdes Merah Putih
Alih-alih jadi infrastruktur dapur pada program prioritas nasional itu, Ferry membatasi bahwa Koperasi Merah Putih hanya terlibat dalam rantai distribusi bahan baku untuk keperluan dapur MBG, sebagai penyuplai (supplier).
"Koperasi Merah Putih enggak bisa jadi dapur. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih mensuplai bahan-bahan yang diperlukan oleh SPPG atau dapur program makan bergizi gratis," kata Ferry selepas MoU dengan Universitas Padjadjaran di Kampus Unpad Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Hal ini juga menjawab kemungkinan operasional bagi KDKMP di wilayah-wilayah yang minim bahkan tidak memiliki potensi alam. Untuk wilayah dengan karakter demikian, Ferry menyebut kegiatan usahanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya sesuai mandatori yang ada.
"Tetap mandatori koperasi desa atau kelurahan boleh melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Bisa kerajinan, kuliner, bisa wisata dan lain sebagainya," ucap Ferry.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan sekitar 35 ribu unit Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) rampung pada tahun 2026 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejauh ini, SPPG berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi kelompok rentan, sekolah dan ibu hamil, serta menciptakan lapangan kerja lokal.
Adapun Koperasi Merah Putih ditargetkan bisa beroperasi mulai Maret 2026 sekitar 28 ribu unit di seluruh Indonesia yang meningkat seiring waktu.
Baca juga: Menkop dukung Serikat Petani Indonesia perkuat Kopdes Merah Putih
Baca juga: Menkop siap dukung pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi kreatif
Baca juga: Menkop: Satu Data Indonesia percepat pembangunan Kopdes Merah Putih
