JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan tanggapan soal kasus siswa sekolah dasar (SD) yang bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Natalius Pigai mengaku, pemerintah pusat sudah gila-gilaan menggelontorkan anggaran. Ia membedah postur APBN yang separuhnya justru sudah lari ke daerah.
Namun, besarnya angka tersebut seolah menguap begitu saja saat berhadapan dengan sistem birokrasi lokal yang kaku.
Pigai membeberkan angka yang tidak main-main. Di Papua, alokasi untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan pendidikan, hingga cek kesehatan menyentuh angka Rp25 triliun. Begitu juga di NTT, di mana anggaran MBG saja mencapai Rp8 triliun.
BACA JUGA:Ketua DPD RI Soroti Persoalan Sanitasi Hingga Masalah Sampah dalam Kebijakan Tata Kelola Pemerintah Desa
BACA JUGA:Soal Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Ketua Komisi X DPR: yang Gagal Bukan Anaknya, Tapi Sistem Kita
"Artinya apa? Uang sudah dikasih semua ke daerah. Seluruh anggaran sudah dikasih. Kebijakan sudah dilakukan oleh Presiden," tegas Pigai saat konferensi pers di Kementerian HAM, Kamis 5 Februari 2026.
Namun, Pigai menyesalkan mengapa kasus-kasus kemiskinan ekstrem, seperti yang terjadi di Ngada, NTT, masih terus berulang. Baginya, ini adalah bukti nyata kegagalan implementasi di tingkat bawah.
Pigai menilai Presiden sudah mengambil keputusan tepat dengan membangun sektor pendidikan dan kesehatan secara serius, tapi pelaksana lapangan justru menjadi titik lemahnya.
Salah satu temuan paling miris yang diungkap Pigai adalah fenomena warga miskin yang dibuang oleh pemerintah tempat mereka tinggal hanya karena persoalan domisili KTP.
BACA JUGA:Juda Agung Belum Berencana Pikirkan APBN: Fokus Sinergi Fiskal dan Moneter
BACA JUGA:Anak Emilia Contessa Melawan, Cicilan Mobil Ressa Anak Kandung Denada Jadi Blunder!
Ia menyebut pejabat daerah dari level Bupati hingga tingkat RT/RW kerap bersikap acuh tak acuh terhadap warga kategori Desil 1 (kemiskinan ekstrem).
"Kesalahan itu ada di masyarakat itu sendiri tidak mau saling bantu. Yang kedua adalah Kepala Desa, Lurah, RT, RW, Camat, hingga Bupati/Walikota juga tidak mau membantu. Mereka masa bodoh," ujar Pigai.
