Soroti Masalah Tata Kelola, Moody’s Turunkan Proyeksi Peringkat Utang Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Moody’s Ratings (Moody’s) menurunkan proyeksi peringkat utang pemerintah Indonesia, dari “stabil” menjadi “negatif”. Moody’s membunyikan alarm bahwa risiko ke depan meningkat dan, jika tidak dikoreksi, dapat berujung pada penurunan peringkat utang pemerintah yang berisiko membuat investor global enggan masuk ke pasar keuangan domestik sehingga meningkatkan biaya pendanaan negara.

”Perubahan outlook ini didorong oleh menurunnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan pelemahan tata kelola pemerintahan,” kata Moody’s dalam pengumuman tertulis yang diunggah di situs resminya, Kamis (5/2/3036).

Jika berlanjut, Moody’s mengingatkan, persoalan itu dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun dan menopang pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan.

Perubahan yang ditetapkan Moody’s adalah pada proyeksi, bukan peringkat utang. Peringkat utang pemerintah Indonesia tetap pada Baa2. Baa2 adalah peringkat utang layak investasi dengan risiko menengah. Dalam peringkat ini, Indonesia masih dipercaya membayar utang, tetapi investor harus memperhatikan ketidakpastian kebijakan dan tata kelola.

Satu peringkat lebih rendah dari Baa2 adalah Baa3, level terendah di kategori Investment Grade atau layak mendapat utang. Artinya, masih layak investasi, tapi risiko kredit lebih tinggi.

Implikasinya, investor institusional lebih hati-hati membeli obligasi negara. Imbal hasil obligasi negara berisiko meningkat karena investor minta premi risiko lebih tinggi. Kredibilitas kebijakan dan tata kelola menjadi sorotan lebih besar.

Outlook atau proyeksi adalah pandangan Moody’s tentang arah risiko ke depan. Hal yang dinilai adalah kemampuan pemerintah Indonesia membayar tepat waktu seluruh kewajiban utangnya di masa depan.

Utang pemerintah mencakup utang melalui surat utang negara (SUN), SBSN atau sukuk negara, utang bilateral dan multilateral, dan obligasi global. Ini baik yang diterbitkan sekarang maupun masa depan.

Outlook stabil berarti lembaga pemeringkat menilai bahwa risiko utama terkendali dan tidak ada tekanan signifikan untuk mengubah peringkat dalam waktu dekat. Dengan kata lain, lembaga pemeringkat menilai kebijakan relatif konsisten, kerangka fisal dan moneter dipercaya, serta tidak ada kejutan besar. Konsekuensinya, peluang naik ataupun turun peringkat kecil. Investor nyaman dan tenang.

Sementara outlook negatif, berarti risiko ke depan cenderung meningkat. Jika tidak diperbaiki, peringkat bisa diturunkan. Ini bukan berarti peringkat langsung turun dan bukan pula berarti gagal bayar, tetapi faktor risiko sedang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan.

Implikasinya bagi pemerintah, biaya utang bisa naik. Ruang fiskal jadi menyempit. Untuk pasar keuangan, investor asing jadi lebih berhati-hati. Sementara rupiah, SBN, dan IHSG berisiko terus bergejolak. Bagi dunia usaha dan BUMN, biaya pendanaan eksternal berisiko naik.

Sementara untuk masyarakat dampaknya bersifat tidak langsung dan bertahap. Di antaranya adalah bunga kredit berisiko naik, ruang subsidi dan belanja publik makin sempit, dan pajak berpotensi naik di masa depan.

Merujuk penjelasan Moody’s, perubahan outlook disebabkan oleh kombinasi faktor tata kelola, kebijakan, dan risiko institusional. Kompas mencatat, setidaknya ada enam pertimbangan Moodys sampai merubah proyeksi utang pemerintah Indonesia.

Pertama, Moody’s menilai arah kebijakan pemerintah makin sulit ditebak. Koordinasi antarkebijakan lemah, dan komunikasi kebijakan ke pasar kurang konsisten. Dampaknya, gejolak pasar saham dan nilai tukar rupiah meningkat, serta persepsi kredibilitas kebijakan kian lemah.

Kedua, tata kelola dan faktor kelembagaan pemerintahan lemah. Terkait ini, Moody’s merujuk skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators yang turun. Variabel penilaiannya adalah efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

Ketiga, risiko fiskal sebagai konsekuensi kebijakan belanja publik dan program sosial. Moody’s menyoroti ketidakseimbangan antara ambisi belanja dan kapasitas penerimaan. Belanja publik yang disebut adalah program Makan Bergizi Gratis dan perumahan terjangkau yang dibiayai melalui realokasi anggaran dan pemotongan pos lain, termasuk pemeliharaan infrastruktur.

Keempat, ketidakpastian tata kelola dana kekayaan negara oleh Danatara. Kekhawatiran Moodys adalah skala aset yang dikelola Danantara sangat besar dengan mandat luas dan ambisius. Sementara, tata kelola, pendanaan, dan prioritas investasi belum sepenuhnya jelas.

Kelima, wacana kebijakan yang menimbulkan kontroversi. Wacana yang dimaksud meliputi wacana menaikkan batas defisit fiskal ke 3 persen, perdebatan mandat  dan tata kelola Bank Indonesia, dan perubahan kebijakan sektor sumber daya alam.

Keenam, meningkatnya risiko sosial dan stabilitas politik. Ini adalah variabel sekunder tetapi tetap relevan. Moody’s mencatat, protes publik meningkat, serta ketidakpuasan atas pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja, dan standar hidup.