Lembaga Jasa Keuangan Kucurkan Rp9.540 Triliun untuk Pembangunan, Bank Kontributor Utama

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan sepanjang 2025 mencapai Rp9.540 triliun, dengan kredit perbankan sebagai kontributor utama yang tumbuh sebesar 9,53%.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor jasa keuangan tetap solid di tengah meningkatnya multipolarisme kebijakan global sepanjang 2025.

“Kalau kita melihat kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan,” ujar Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK, Kamis (5/2/2026). 

Dia menambahkan berbagai program prioritas pemerintah yang berjalan telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% pada 2025.

"Kami sampaikan bahwa kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.540 triliun, utamanya kredit perbankan yang tumbuh 9,53%, indikator likuiditas profil risiko dan solvabilitas industri jasa keuangan terpantu solid," sebutnya

Friderica menjelaskan, indikator likuiditas, profil risiko, dan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau tetap solid. Kondisi ini mengindikasikan kapasitas yang besar bagi sektor keuangan untuk terus melanjutkan pembiayaan pembangunan.

Menurutnya, sinergi antara OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bersama seluruh pelaku industri jasa keuangan, berkontribusi signifikan terhadap capaian tersebut.

Memasuki 2026, OJK mencermati meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi yang memicu pergeseran kualitas perdagangan dan pola aliran modal global. Meski demikian, Indonesia dinilai tetap resilien dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% pada 2026.

Untuk mendukung kondisi tersebut, OJK menetapkan penguatan ketahanan sektor jasa keuangan sebagai fokus kebijakan utama. Tahun 2026 menjadi fase krusial dalam agenda pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan guna membentuk struktur industri yang lebih kuat dan kompetitif.

Selain itu, pengembangan industri keuangan syariah terus didorong melalui kerja sama OJK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, termasuk mendorong spin off bagi lembaga jasa keuangan yang telah memenuhi kriteria.

Dia juga menyebut bahwa sektor jasa keuangan juga diperkuat melalui penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko termasuk pengelola risiko terhadap ancaman cyber yang semakin kompleks dan semakin canggih. Infrastruktur pengawasan dan pelaporan termasuk  menggunakan teknologi terkini seperti AI melalui pengembangan pengawasan terintegrasi berbasis teknologi.