Ketika Digitalisasi Kesehatan Belum Berpihak pada Nyawa Pasien

Di banyak negara, proses verifikasi pasien di rumah sakit cukup satu langkah. Barcode dipindai atau nomor identitas dimasukkan, data langsung muncul, dan pasien segera ditangani.

Cepat.

Efisien.

Manusiawi.

Namun di Indonesia, di tengah jargon transformasi digital yang terus digaungkan, pengalaman pasien di fasilitas kesehatan masih sering berjalan sebaliknya.

BPJS Kesehatan sudah berbasis digital.

Data kependudukan telah terintegrasi.

Transaksi keuangan bisa diverifikasi dalam hitungan detik.

Ironisnya, ketika pasien datang dalam kondisi sakit - bahkan darurat - yang sering terjadi justru antrean administratif: fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS, pengisian formulir berulang, verifikasi manual, lalu menunggu lagi.

Padahal, sakit tidak bisa menunggu.

Secara sistem, Indonesia tidak kekurangan infrastruktur digital. Identitas kependudukan sudah tersentralisasi, kepesertaan BPJS dapat diakses daring, dan berbagai aplikasi kesehatan terus dikembangkan.

Namun di tingkat layanan, digitalisasi kerap berhenti sebagai slogan.

Pasien masih diminta membawa map berisi berkas fisik. Pendamping pasien bolak-balik mengurus administrasi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk penanganan medis justru habis di meja verifikasi.

Bagi pasien yang sehat, ini mungkin sekadar merepotkan. Tetapi bagi pasien dengan kondisi darurat, keterlambatan administratif dapat berdampak serius—bahkan fatal.

Pertanyaan ini layak diajukan secara jujur.

Jika sistem keuangan mampu memverifikasi identitas, mendeteksi risiko, dan menyelesaikan transaksi besar dalam hitungan detik, mengapa sistem kesehatan—yang menyangkut nyawa manusia—masih bergantung pada fotokopi dan tanda tangan manual?

Masalahnya bukan pada teknologi semata.

Bukan pula semata pada petugas di lapangan.

Masalah utamanya ada pada tata kelola layanan kesehatan yang belum sepenuhnya menempatkan pasien sebagai pusat layanan.

Tenaga kesehatan dan petugas administrasi bekerja dalam sistem yang telah ditentukan. Ketika prosedur mengharuskan berkas fisik, mereka tidak memiliki banyak pilihan.

Beban administratif yang berlebihan justru mengalihkan fokus dari esensi layanan kesehatan: memberikan pertolongan secepat dan seaman mungkin.

Digitalisasi yang seharusnya mempermudah, dalam praktiknya justru menambah lapisan birokrasi.

Transformasi digital di sektor kesehatan seharusnya tidak diukur dari jumlah aplikasi atau dashboard, melainkan dari pengalaman pasien.

Verifikasi satu langkah, integrasi data yang benar-benar berjalan, serta pengurangan beban administratif adalah kebutuhan mendesak—bukan sekadar inovasi tambahan.

Rumah sakit bukan tempat untuk menguji kesabaran pasien.

Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan nyawa.

Digitalisasi kesehatan bukan tujuan akhir, melainkan alat. Tanpa keberpihakan pada pasien, teknologi hanya akan menjadi lapisan baru dari keterlambatan lama.

Ketika pasien datang dalam kondisi sakit, yang dibutuhkan bukan tumpukan berkas, melainkan kepastian bahwa sistem bekerja untuk mereka - cepat, tepat, dan manusiawi.

Karena dalam layanan kesehatan, setiap menit berarti. Dan sistem yang lambat, pada akhirnya, selalu dibayar mahal oleh pasien.