Jakarta, VIVA – Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinilai berisiko memutus layanan kesehatan bagi pasien penyakit kronis.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan, kebijakan tersebut bisa berujung pada keadaan darurat kesehatan, terutama bagi pasien yang bergantung pada terapi rutin.
- Dokumentasi BPJS Kesehatan.
Sorotan ini mencuat usai Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat, sedikitnya ada 30 pasien gagal ginjal kehilangan akses layanan hemodialisis akibat status PBI yang mendadak nonaktif tanpa pemberitahuan.
Padahal, cuci darah merupakan layanan penyelamat nyawa yang tidak bisa ditunda.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hidup dan kesehatan pasien,” kata Edy, Kamis, 5 Februari 2026.
Penonaktifan PBI merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026 sebagai bagian dari pembaruan data PBI Jaminan Kesehatan.
Dalam kebijakan tersebut, peserta PBI yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru agar jumlah PBI secara nasional tetap.
Meski BPJS Kesehatan membuka mekanisme reaktivasi melalui verifikasi lapangan, Edy menilai praktik di lapangan justru memunculkan masalah serius.
Banyak warga dinonaktifkan secara sepihak, tanpa komunikasi, dan baru mengetahui status kepesertaannya saat datang berobat dalam kondisi sakit.
“Kasus penonaktifan PBI dan PBPU Pemda ini bukan hal baru. Sudah berulang dan selalu masalahnya sama, yakni tidak ada komunikasi ke masyarakat. Warga baru tahu kepesertaannya nonaktif saat datang berobat, ketika sudah sakit dan butuh layanan,” ujar Edy.
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, prinsip continuity of care adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah rutin, pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi berkala, hingga anak-anak dengan terapi tumbuh kembang tidak dapat menunggu proses administratif.
"Jika layanan dihentikan, pasien terpaksa menanggung biaya pengobatan yang sangat besar dan jelas tidak mampu mereka bayarkan," ungkapnya.
Edy mengakui, pembaruan data melalui DTKS maupun peralihan ke DTSEN sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 memang diperlukan agar bantuan tepat sasaran.
Namun, ia menegaskan negara wajib menyiapkan perlindungan kebijakan agar masyarakat miskin dan rentan miskin tidak menjadi korban pembersihan data.
