jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan mendorong pemerintah untuk membatasi penjualan produk murah secara daring. Hal ini ia sampaikan untuk melindungi pedagang kecil dan pelaku UMKM yang dinilai tergerus oleh maraknya transaksi online. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/2).
Zulfikar menyoroti kondisi Pasar Tanah Abang sebagai contoh nyata.
BACA JUGA: Paiton Energy Bantu UMKM Jadi Lebih Kompetitif
“Dulu Tanah Abang penuh pedagang dan pembeli dari seluruh Indonesia. Sekarang sepi. Kalau Tanah Abang sepi, artinya ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja,” ujar legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Ia menilai omzet pedagang kaki lima dan UMKM turun tajam karena produk murah, terutama pakaian, banyak dijual online tanpa regulasi yang berpihak.
BACA JUGA: Hari Pertama INACRAFT 2026, UMKM Pertamina Bukukan Penjualan Rp1,9 Miliar
Untuk mengatasi hal itu, Zulfikar mengusulkan adanya pembatasan harga dan jenis produk yang dijual secara online. “Produk-produk murah jangan semuanya dijual online. Harus ada keberpihakan. Bisa dibatasi, misalnya hanya barang di atas harga tertentu yang boleh dijual daring, agar pedagang kecil tetap hidup,” tegasnya.
Ia juga mengkritik masuknya produk impor murah dan pakaian bekas yang memperparah persaingan. Zulfikar menantang Menteri Perdagangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. “Kalau perlu, Pak Menteri sidak ke Tanah Abang. Lihat sendiri sepinya pembeli hari ini,” kata Zulfikar.
BACA JUGA: Dari Pasar untuk Ekonomi Daerah, bank bjb Dorong UMKM Naik Kelas
Dalam rapat tersebut, disepakati pula langkah tegas terhadap impor pakaian bekas yang ilegal. “Menjual pakaian bekas impor adalah perbuatan melawan hukum. Negara harus tegas melindungi ekonomi rakyat dan memastikan keadilan sosial,” ujarnya.
Zulfikar menegaskan bahwa regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan digital dan keberlangsungan usaha kecil. "Negara tidak boleh kalah oleh pasar. Jika dibiarkan tanpa regulasi yang adil, perdagangan digital justru akan mematikan pedagang kecil. Pemerintah harus hadir memastikan keseimbangan agar UMKM tetap hidup dan ekonomi rakyat tetap bergerak,” pungkasnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinjau PIK2, Komisi VII DPR Dorong Pariwisata Inklusif & Penguatan UMKM
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
