jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengklaim bakal ada pencopotan direksi bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, menilai hal itu berada di luar tugas dan wewenang seorang Menhan.
"Pernyataan Menteri Pertahanan terkait isu pergantian seluruh direksi Bank Himbara menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kerja BUMN," kata Mufti Anam seperti yang dikutip pada Kamis (5/2).
BACA JUGA: Menhan Sjafrie: 4.000 ASN di Jakarta Bakal Jadi Komcad
Mufti mempertanyakan kapasitas Sjafrie dalam menyampaikan informasi tersebut.
"Saya mempertanyakan apa kapasitas dan kewenangan Menteri Pertahanan menyampaikan informasi terkait pergantian direksi bank-bank Himbara. Itu jelas bukan ranah Kementerian Pertahanan," tegasnya.
BACA JUGA: Menhan Sjafrie Pimpin Rapat Satgas Kuala di Aceh Tamiang, Ini Agendanya
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi internal serius terkait banyaknya pejabat yang berbicara di luar tugas pokok dan fungsinya.
Lebih lanjut, Mufti menegaskan perlunya penjelasan objektif jika rencana perombakan direksi benar akan dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa kinerja bank-bank Himbara secara umum positif.
BACA JUGA: Setuju Usul Menhan Sjafrie, Prabowo: Kita Bikin Operasi Besar Saja
"Fakta menunjukkan bahwa hingga 2025, kinerja bank-bank Himbara secara umum berada dalam kondisi positif. Permodalan kuat, tingkat kredit bermasalah (NPL) terjaga, dan laba bersih tetap solid," ujarnya.
Ia juga menyoroti kontribusi besar bank-bank BUMN bagi negara. "Lebih dari itu, kontribusi bank-bank BUMN, khususnya Himbara, merupakan tulang punggung penerimaan negara dari sektor BUMN. Mayoritas dividen BUMN yang disetorkan ke negara dalam beberapa tahun terakhir berasal dari perbankan BUMN," kata Mufti.
"Selain kontribusi fiskal, bank-bank Himbara juga memainkan peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, serta akses keuangan di daerah-daerah," imbuhnya.
Pernyataan Mufti menanggapi keterangan Sjafrie sebelumnya yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Sjafrie menyatakan hal itu perlu dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Menhan Sjafrie soal Polemik Bandara IMIP Morowali, Ketua Exponen 08: Ini Tentang Kedaulatan Negara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
