Perpustakaan Pascabencana di Sumatera

Bencana yang menimpa beberapa wilayah Sumatera bulan November tahun lalu telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor pendidikan dan informasi. Pascabencana, perhatian publik dan pemerintah umumnya tertuju pada kerusakan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.

Kerusakan-kerusakan tersebut memang bersifat kasat mata dan mendesak untuk segera ditangani demi memulihkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun di balik fokus besar pada infrastruktur fisik, terdapat satu sektor yang kerap luput dari perhatian, yakni perpustakaan.

Kerusakan perpustakaan baik bangunan, koleksi, maupun sistem layanannya sering kali tidak dianggap sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Padahal, perpustakaan memiliki peran strategis dalam proses pemulihan masyarakat, terutama dalam aspek pemulihan sosial, psikologis, dan literasi informasi. Ketika perpustakaan lumpuh, yang hilang bukan hanya buku atau gedung, melainkan juga akses masyarakat terhadap pengetahuan, informasi tepercaya, dan ruang belajar yang aman.

Sumatera merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Letak geografis di jalur cincin api, kondisi topografi yang beragam, serta dampak perubahan iklim menjadikan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, banjir bandang, longsor, dan tsunami. Perpustakaan di daerah-daerah tersebut, khususnya perpustakaan sekolah, desa, dan komunitas, umumnya belum dirancang dengan standar mitigasi bencana yang memadai.

Sebagian besar perpustakaan di wilayah terdampak berada di bangunan sederhana, dekat dengan aliran sungai, atau berada di kawasan rawan banjir. Koleksi disimpan tanpa perlindungan khusus, sistem digitalisasi belum optimal, dan belum banyak perpustakaan yang memiliki rencana kontinjensi bencana. Akibatnya, ketika bencana terjadi, perpustakaan menjadi salah satu fasilitas yang paling mudah rusak dan paling lama pulih.

Kerusakan tersebut sering kali dianggap sebagai kerugian sekunder. Dalam situasi darurat, perhatian lebih difokuskan pada penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, jika dilihat dalam perspektif jangka panjang, kerusakan perpustakaan justru berimplikasi besar terhadap keberlanjutan pendidikan dan kualitas pemulihan masyarakat.

Kesalahan umum dalam memandang perpustakaan adalah menyempitkannya sebagai sekadar bangunan fisik dan kumpulan buku. Pandangan ini menyebabkan kerusakan perpustakaan pascabencana dianggap tidak mendesak. Padahal, perpustakaan adalah institusi sosial yang menjalankan fungsi pendidikan, informasi, dan kultural secara berkelanjutan.

Perpustakaan merupakan lembaga pendidikan yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Berbeda dengan pendidikan formal yang mensyaratkan ketentuan tertentu seperti batasan usia atau jenjang pendidikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, perpustakaan tidak memberlakukan prasyarat tersebut. Karena sifat keterbukaannya, perpustakaan memungkinkan setiap individu untuk terus belajar sepanjang hayat, tanpa dibatasi oleh latar belakang pendidikan, usia, maupun status sosial.

Dalam konteks pascabencana, perpustakaan berfungsi sebagai pusat akses informasi tepercaya, ruang belajar dan pemulihan psikososial, media pelestarian pengetahuan lokal, serta sarana penguatan literasi masyarakat.

Ketika perpustakaan tidak berfungsi, masyarakat kehilangan salah satu sumber penting untuk memahami situasi yang mereka hadapi, merencanakan masa depan, dan memulihkan kehidupan sosialnya.

Pascabencana merupakan fase yang sarat dengan ketidakpastian. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, relokasi, hingga kebijakan pemerintah. Dalam situasi seperti ini, arus informasi sering kali tidak terkontrol. Hoaks, kabar simpang siur, dan informasi yang tidak terverifikasi mudah menyebar, terutama melalui media sosial.

Perpustakaan memiliki potensi besar untuk berperan sebagai penyaring dan penyedia informasi yang kredibel. Dengan kemampuan seleksi sumber dan literasi informasi, perpustakaan dapat membantu masyarakat memilah informasi yang benar dan relevan. Namun, ketika perpustakaan itu sendiri rusak dan tidak berfungsi, masyarakat kehilangan salah satu benteng penting dalam menghadapi disinformasi.

Dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Trauma, kecemasan, dan rasa kehilangan menjadi pengalaman kolektif masyarakat terdampak. Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan, karena bencana sering kali memutus rutinitas belajar dan rasa aman mereka.

Dalam kondisi seperti ini, perpustakaan dapat berfungsi sebagai ruang aman yang mendukung pemulihan psikososial. Kegiatan membaca, mendongeng, menulis, dan aktivitas literasi kreatif lainnya terbukti mampu membantu anak-anak dan masyarakat secara umum mengelola trauma secara perlahan. Perpustakaan keliling, sudut baca di pengungsian, dan layanan literasi darurat merupakan bentuk adaptasi penting yang dapat dilakukan pascabencana.

Di beberapa wilayah Sumatera, inisiatif semacam ini muncul dari komunitas dan relawan, sering kali tanpa dukungan kebijakan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa peran perpustakaan sebenarnya sangat dibutuhkan, tetapi belum sepenuhnya diakui secara struktural.

Pemulihan perpustakaan pascabencana menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran, minimnya perhatian kebijakan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya perpustakaan dalam pemulihan sosial menjadi hambatan utama. Selain itu, pustakawan sering kali tidak dilibatkan dalam perencanaan penanganan bencana, sehingga potensi perpustakaan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, banyak perpustakaan belum memiliki kesiapsiagaan bencana yang memadai. Pelatihan mitigasi, rencana evakuasi koleksi, dan digitalisasi arsip masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di daerah.

Pascabencana menuntut perubahan paradigma peran pustakawan. Pustakawan tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengelola koleksi, tetapi juga sebagai:

• fasilitator literasi informasi,

• pendamping komunitas,

• mediator pengetahuan,

• dan agen pemulihan sosial.

Di wilayah terdampak bencana, pustakawan dituntut untuk lebih adaptif, mampu bekerja lintas sektor, dan peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Keberadaan pustakawan di lapangan, meskipun dalam bentuk sederhana, dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pemulihan komunitas.

Kerusakan perpustakaan pascabencana di Sumatera memang tidak selalu terlihat mencolok seperti runtuhnya jembatan atau terputusnya jalan. Namun dampaknya terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan pemulihan masyarakat sangatlah besar. Mengabaikan perpustakaan berarti mengabaikan salah satu fondasi penting ketahanan sosial.

Perpustakaan pascabencana bukan sekadar tentang membangun kembali gedung atau mengganti buku yang rusak. Ia adalah tentang memulihkan akses pengetahuan, menjaga ingatan kolektif, dan menumbuhkan kembali harapan masyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya perpustakaan ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pemulihan pascabencana di Sumatera.