Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan ke sejumlah program strategis pemerintah berlangsung signifikan sepanjang 2025. Salah satunya tecermin dari pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mencapai Rp148,6 triliun.
Pembiayaan tersebut disalurkan sebagai modal awal pembangunan sekitar 80.000 KDMP di berbagai daerah di Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis desa melalui dukungan sektor jasa keuangan.
Selain KDMP, OJK juga mencatat pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp1,02 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, industri jasa keuangan secara konsisten mendukung kebijakan keberlanjutan pemerintah melalui penyediaan pembiayaan bagi program-program prioritas. Dia menegaskan, pengembangan sektor jasa keuangan diarahkan agar mampu memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional.
“Yang kami dorong adalah pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Kamis (5/2/2026).
Friderica turut menyampaikan bahwa kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan sepanjang 2025 mencapai Rp9.540 triliun, dengan kredit perbankan sebagai kontributor utama yang tumbuh sebesar 9,53%.
Baca Juga
- Kredit Perbankan 2025 Naik 9,63%, OJK Bidik Tembus 12% pada 2026
- OJK Minta KUB Bank Daerah Dorong Sektor Produktif dan UMKM
- Bank Mandiri Dukung Koperasi Merah Putih, Perkuat Digitalisasi Koperasi
“Kalau kita melihat kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan,” ujar Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK, Kamis (5/2/2026).
Dia menambahkan berbagai program prioritas pemerintah yang berjalan telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% pada 2025.
"Kami sampaikan bahwa kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.540 triliun, utamanya kredit perbankan yang tumbuh 9,53%, indikator likuiditas profil risiko dan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau solid," sebutnya.
Friderica menjelaskan, indikator likuiditas, profil risiko, dan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau tetap solid. Kondisi ini mengindikasikan kapasitas yang besar bagi sektor keuangan untuk terus melanjutkan pembiayaan pembangunan.
Selain itu, penyaluran pembiayaan yang kuat ke program-program strategis tersebut turut mendorong kinerja kredit perbankan secara keseluruhan. Hingga Desember 2025, OJK mencatat total kredit perbankan mencapai Rp8.585,8 triliun atau tumbuh 9,63% secara tahunan.
Capaian pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan target OJK yang berada pada kisaran 9% hingga 11% untuk sepanjang 2025.
Seiring dengan hal tersebut, menurut Friderica, sinergi antara OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bersama seluruh pelaku industri jasa keuangan, berkontribusi signifikan terhadap capaian tersebut.
Memasuki 2026, OJK mencermati meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi yang memicu pergeseran kualitas perdagangan dan pola aliran modal global. Meski demikian, Indonesia dinilai tetap resilien dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% pada 2026.
Untuk mendukung kondisi tersebut, OJK menetapkan penguatan ketahanan sektor jasa keuangan sebagai fokus kebijakan utama. Tahun 2026 menjadi fase krusial dalam agenda pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan guna membentuk struktur industri yang lebih kuat dan kompetitif.
