GenPI.co - Hakim konstitusi Adies Kadir menyatakan tidak akan menangani kasus yang terkait Partai Golkar, untuk menghindari anggapan benturan kepentingan.
Eks kader Partai Golkar tersebut resmi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK), seusai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2).
Dia diambil sumpah jabatan sebagai hakim MK, dengan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Adies Kadir mengatakan ada sejumlah aturan di MK, termasuk bagaimana agar hakim konstitusi tetap independen menjalankan tugas.
“Terkait anggapan conflict of interest, otomatis hakim mengundurkan diri dari panel. Saya akan mengambil itu, kalau ada kasus terkait Golkar,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (6/2).
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan para hakim MK yang awalnya kader partai politik, adalah para negarawan.
Dia juga menyebut sejumlah hakim MK yang memiliki latar belakang politik, seperti eks kader PBB Hamdan Zoelva. Kemudian, Arsul Sani yang merupakan mantan kader PPP.
“Para kader politik ini dewasa semua, negawaran. Saya yakin semua status keanggotaan partai sudah tidak ada, dan mereka menjadi milik negara,” ujarnya.
Menteri ESDM Kabinet Merah Putih itu pun yakin Adies Kadir menjalankan amanah, sebagai hakim konstitusi dengan penuh integritas.
“Pak Prof Adies Kadir merupakan salah satu kader terbaik Golkar. Saya tahu punya integritas dan bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” ucapnya. (ant)
Simak video berikut ini:





:strip_icc()/kly-media-production/medias/5494846/original/080036000_1770346503-1000283802.jpg)