jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika politik internal organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia itu kian menghangat.
Sejumlah pengurus NU di daerah menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang menyiapkan langkah strategis untuk memengaruhi kontestasi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
BACA JUGA: Bupati Situbondo Ikut Napak Tilas NU, Siap Jadi Tuan Rumah Muktamar
Langkah tersebut disebut bertujuan mengembalikan relasi NU–PKB ke pola yang lebih harmonis sebagaimana khittah awal berdirinya partai yang lahir dari rahim NU tersebut.
Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Bandung Barat Asep Hidayatul Muttaqin menilai ketegangan antara PBNU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah memicu konsolidasi diam-diam dari kalangan kiai yang memiliki kedekatan dengan PKB.
BACA JUGA: Muswil PKB Jatim, Cak Imin Minta Kader Kembalikan Kejayaan Partai Saat Pemilu
“Secara politik, PKB tidak mungkin pasif. Mereka membaca kepemimpinan PBNU saat ini cenderung menjauh dari basis politik historisnya maka wajar jika muncul upaya menyiapkan skenario beberapa figur alternatif untuk Muktamar ke-35 NU yang sejalan dengan kepentingan politik PKB,” ujar Asep dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2).
Asep menyebut setidaknya ada empat nama yang kerap dibicarakan di akar rumput NU sebagai figur yang dinilai lebih dekat dengan PKB.
BACA JUGA: PKB Jatim Pastikan Kawal Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny
Nama pertama adalah KH Abdul Salam Shohib atau Gus Salam. Pengasuh Pesantren Denanyar, Jombang, itu dinilai memiliki legitimasi kultural kuat sebagai cucu muassis NU sekaligus paman Cak Imin.
“Gus Salam mewakili suara kiai sepuh yang ingin PBNU kembali lebih akomodatif terhadap aspirasi politik warga NU,” kata Asep.
Nama kedua adalah KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf. Pengasuh Pesantren API Tegalrejo, Magelang, ini dinilai memiliki jaringan luas dan mampu diterima lintas kubu.
“Mundurnya Gus Yusuf dari struktur DPW PKB Jawa Tengah dibaca sebagai manuver strategis menjelang Muktamar,” ujar Asep.
Figur ketiga adalah KH Imam Jazuli, pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. Dia dikenal dekat dengan elit PKB dan disebut sebagai salah satu ideolog partai.
“Bagi Kiai Imam Jazuli, PBNU harus berfungsi sebagai civil society, sedangkan PKB menjadi rumah politik Nahdliyin. Keduanya tidak boleh saling mengkooptasi, tetapi berjalan paralel secara profesional,” ungkap Asep.
Adapun figur keempat adalah KH Zulfa Mustofa. Wakil Ketua Umum PBNU ini dinilai sebagai figur jembatan yang dapat diterima di struktur jam’iyyah, namun tetap memiliki simpati terhadap PKB.
“Gus Zulfa punya posisi unik. Dia orang dalam PBNU, tetapi tidak berjarak dengan PKB. Ini menjadikannya figur kompromi yang potensial,” tuturnya.
Asep menilai dinamika tersebut tidak lepas dari relasi historis NU dan PKB. Secara resmi, PKB lahir pada 1998 melalui mandat PBNU sebagai wadah politik warga Nahdliyin.
“Secara historis, PKB adalah anak kandung NU. Karena itu relasinya semestinya bersifat simbiotik, bukan antagonistik,” kata dia.
Menurut Asep, konflik internal PBNU yang memunculkan dikotomi kelompok kultural dan struktural semakin menguatkan narasi bahwa Muktamar ke-35 bukan sekadar memilih ketua umum, melainkan menentukan arah politik NU ke depan.
“Muktamar ini akan menentukan apakah PBNU kembali menjadi pengayom seluruh warga Nahdliyin, termasuk PKB, atau justru menjaga jarak yang semakin lebar,” ujarnya.
Asep menilai kombinasi legitimasi nasab, jaringan kultural, basis ideologis, serta posisi struktural dari empat figur tersebut membuat skenario konsolidasi PKB menjadi masuk akal secara politik.
“Bukan tidak mungkin, menjelang injury time Muktamar, semuanya mengerucut pada satu nama kompromi. Di situlah pertarungan sesungguhnya akan terjadi,” pungkasnya. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
