Rokok dan Beras, Beban Sehari-hari Warga Miskin Jakarta

Meski ekonomi Jakarta tumbuh 5,21 persen pada 2025 dan kemiskinan menyentuh level terendah pasca-pandemi, warga miskin Jakarta masih terjepit. Garis kemiskinan naik 5,28 persen, sementara beras untuk kebutuhan pokok dan rokok sebagai pelarian dari tekanan hidup terus menggerogoti setiap rupiah di kantong mereka.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Kadarmanto mengatakan, pada September 2025, persentase penduduk miskin di Jakarta turun menjadi 4,03 persen, lebih rendah 0,25 poin dibanding Maret 2025 yang masih 4,28 persen. Penurunan ini menjadi capaian terbaik Jakarta dalam lima tahun terakhir.

”Bukan hanya persentasenya yang menurun, jumlah riil penduduk miskin juga berkurang. Pada September 2025, tercatat 439.120 orang, turun 25.750 orang dibandingkan Maret 2025,” ujar Kadarmanto dikutip dari akun YouTube BPS Jakarta pada Jumat (6/2/2026).

Secara tahunan, tren perbaikan juga terlihat. Dibandingkan September 2024, angka kemiskinan Jakarta turun 0,11 persen poin dari sebelumnya 4,14 persen. Meski demikian, BPS Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin saat ini masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi.

Sebelum Covid-19 melanda, jumlah penduduk miskin di Jakarta berada di level yang relatif rendah. Pada September 2019, misalnya, jumlah warga miskin tercatat sekitar 362.300 orang atau 3,42 persen dari total penduduk.

Namun, pandemi memicu lonjakan tajam. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 480.360 orang, dan kembali meningkat pada September 2020 hingga mencapai 496.840 orang atau 4,69 persen.

Setelah puncak lonjakan tersebut, kondisi mulai membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang relatif terkendali. Jumlah penduduk miskin perlahan menurun pada periode Maret–September 2025, menandai pemulihan kesejahteraan warga Jakarta pasca pandemi.

Dibandingkan capaian ekonomi tahun 2024, ekonomi Jakarta tumbuh 5,21 persen pada 2025. Total nilai ekonomi Jakarta pada 2025, yang dicerminkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), mencapai Rp 3.926,15 triliun. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 2.263,24 triliun.

Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,33 persen), Transportasi dan Pergudangan (8,69 persen), serta Jasa Lainnya (8,46 persen).

Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 menunjukkan, sektor ini menyumbang penyerapan tenaga kerja terbesar dengan tambahan 38.000 pekerja baru.

Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja di Jakarta pada November 2025 tercatat 5,53 juta orang, terdiri dari 5,18 juta orang bekerja dan 349.000 orang pengangguran. Dibandingkan Agustus 2025, jumlah angkatan kerja meningkat 67.000 orang, dengan penduduk bekerja bertambah 48.000 orang.

Dari segi status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Jakarta adalah buruh/karyawan/pegawai, yakni 60,14 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas (pertanian dan non-pertanian), yaitu 2,22 persen.

Meski ekonomi Jakarta terus tumbuh dan persentase penduduk miskin turun, warga miskin masih menghadapi tantangan berat, karena standar biaya hidup minimal terus meningkat.

Pada September 2025, batas pengeluaran minimum atau Garis Kemiskinan (GK) naik 5,28 persen dibanding Maret 2025. Setiap warga Jakarta setidaknya membutuhkan Rp 897.768 per bulan agar tidak masuk kategori miskin. Untuk keluarga dengan lima anggota, kebutuhan dasar minimal mencapai sekitar Rp 4,57 juta per bulan

Pengeluaran warga miskin terbagi menjadi dua kategori, yakni makanan dan kebutuhan selain makanan. Dari keduanya, makanan masih menjadi pengeluaran terbesar.

Dari isi keranjang belanja mereka pada September 2025, pengeluaran paling besar untuk makanan adalah beras (24,4 persen) dan rokok kretek filter (12,5 persen), diikuti daging ayam ras (7,75 persen) dan telur ras (7,35 persen).

Sementara untuk kebutuhan selain makanan, pengeluaran terbesar adalah perumahan (38,5 persen), diikuti listrik (14,2 persen), pendidikan (7,7 persen), dan bensin (7,6 persen).

Seorang pekerja sektor informal di Jakarta Timur, Maryadi (43), mengatakan, setiap bulan ia harus menyeimbangkan pengeluaran untuk makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya, termasuk hiburan.

Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, hiburan bisa berupa traveling, menonton bioskop, atau makan di restoran. Namun, bagi keluarga miskin seperti Maryadi, pilihan hiburan sangat terbatas karena kendala biaya. Rokok pun menjadi salah satu pelarian karena dinilai menawarkan kenikmatan instan dengan harga Rp 2.000–Rp 3.000 per batang.

Maryadi menganggap rokok sebagai reward setelah seharian bekerja keras. Ia biasanya membeli rokok eceran agar tidak harus mengeluarkan Rp 30.000 sekaligus untuk satu bungkus.

”Kadang saya beli rokok eceran, tergantung uangnya,” ujar Maryadi, Jumat (6/2/2026).

Sistem pembelian eceran membuat pengeluaran rokok terasa ringan, meski jika dihitung selama sebulan, jumlahnya bisa mencapai Rp 150.000–Rp 200.000. Maryadi mengatakan, tingginya pembelian rokok bukan karena ia tidak tahu prioritas, tetapi sebagai cara melepas stres di tengah hidup yang penuh tekanan.

Meski demikian, Maryadi berharap suatu saat bisa bebas dari ketergantungan rokok. Ia juga berharap pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok seperti beras dan listrik, agar ia bisa menabung lebih banyak.

Selain itu, ia berharap ada bantuan seperti pelatihan usaha kecil atau subsidi untuk membuka usaha rumahan, agar bisa menambah pendapatan.

Terkait hal ini, Kadarmanto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga harga kebutuhan tetap terjangkau dan menjalankan berbagai program bantuan sosial agar warga tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

”Berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga Program Makan Bergizi Gratis turut berperan menekan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat,” ujar Kadarmanto.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga menargetkan inflasi Jakarta tahun 2026 lebih rendah dari yang dipatok pemerintah pusat, yaitu di sekitar 2,5 persen ±1 persen.

”Kami yakin bisa mencapai itu dengan kerja sama yang baik,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta Pusat, Jumat, (6/2/2026).

Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 mencapai 5,21 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan pada kuartal keempat 2025, ekonomi Jakarta melesat hingga 5,71 persen.

”Pertumbuhan tinggi pada kuartal keempat dipengaruhi aktivitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, yang meningkatkan pengeluaran mereka secara signifikan,” kata Pramono.

Pramono mengatakan, Pemprov Jakarta rutin mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi melalui berbagai agenda, salah satunya Jakarta Festive Wonders (JFW) 2025. Program ini untuk mendorong digitalisasi transaksi serta dekorasi di pusat perbelanjaan dan hotel.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang positif, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar terkait lapangan pekerjaan. Jumlah pengangguran meningkat pada November 2025 seiring bertambahnya angkatan kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 mengalami kenaikan 6,31 persen dibanding Agustus 2025, atau tercatat ada 349.000 pengangguran.

Pengangguran laki-laki lebih tinggi, yaitu 6,90 persen, dibanding perempuan sebesar 5,43 persen. Dari sisi pendidikan, pengangguran tertinggi terdapat pada lulusan SMA umum, mencapai 8,14 persen.

Salah satunya adalah Saskia (24), warga Jakarta Barat, yang sudah menganggur delapan bulan. Sebagai lulusan SMA dan bagian dari Generasi Z yang berada di usia produktif, ia masih terperangkap dalam status pengangguran meski ekonomi kota menunjukkan pertumbuhan.

”Harapan saya, pemerintah bisa menyediakan program pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri, misalnya di bidang kuliner, perhotelan, atau lainnya, agar lulusan SMA seperti kami memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan,” kata Saskia.

Selain itu, Saskia berharap ada pendampingan dan informasi lowongan kerja yang jelas. Dukungan tambahan berupa magang berbayar juga dinilai penting agar para penganggur bisa menambah pengalaman dan meningkatkan daya saing.