Polisi Periksa Wakil Wali Kota Surabaya dan Ketua DPRD Jatim 

SURABAYA, KOMPAS - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memeriksa Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. Keduanya diperiksa penyidik terkait perkara tertunggak, yakni dugaan korupsi bimbingan teknis DPRD Kota Surabaya 2009-2014.

”Kami pernah menangani kasus bimtek (bimbingan teknis) tahun anggaran 2011 dan saat ini prosesnya dilanjutkan karena bagian dari perkara tunggakan (tertunggak),” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Edy Herwiyanto saat dikonfirmasi pada Jumat (6/2/2026) petang.

Armuji dan Musyafak diperiksa mengingat ketika kasus bimtek terjadi, keduanya merupakan pimpinan DPRD Kota Surabaya 2009-2014. Armuji menjabat Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya. Adapun Musyafak menjabat Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Surabaya.

Armuji dan Musyafak diperiksa sebagai saksi. Keduanya diperiksa pada Kamis (5/2/2026) petang. Keduanya memenuhi panggilan pemeriksaan untuk pertama kali.

”Dari catatan kami, pemeriksaan telah berlangsung untuk 20 saksi, termasuk yang terkini, (yakni) dua orang (Armuji dan Musyafak,” kata Edy. Setelah memeriksa Armuji dan Musyafak, penyidik kemungkinan akan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

Berdasarkan catatan Kompas, pada 2011 Porestabes Surabaya memang menyelidiki dugaan korupsi dana bimtek DPRD Kota Surabaya tahun anggaran 2011. Ketika itu, selain Armuji dan Musyafak, yang menjadi pimpinan ialah Wisnu Wardhana selaku Ketua Partai Demokrat Surabaya dan Whisnu Sakti Buana selaku Wakil Ketua dari PDI-P Surabaya.

Ketika itu, penyidik mendalami dugaan penambahan kegiatan yang berkonsekuensi peningkatan dana. Bimtek diduga diadakan 18 kali dari rencana 12 kali. Akibatnya, terjadi peningkatan biaya dari Rp 2,7 miliar menjadi Rp 3,7 miliar. Perubahan itulah yang mendorong pelaporan oleh kelompok masyarakat antikorupsi ke Polrestabes Surabaya terkait dugaan penyalahgunaan dana bimtek.

Namun, dalam perjalanan waktu, penyidikan kasus itu tertunda. Di sisi lain, kepemimpinan di DPRD Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya juga berganti. Penyidikan kemudian dilanjutkan di era saat ini, ketika Armuji dan Musyafak sudah menduduki jabatan lain.

Secara terpisah, Armuji dan Musyafak mengatakan, memenuhi panggilan pemeriksaan untuk pertama kali. ”Ya nanti dilihat saja, ini baru pertama kali dipanggil,” kata Armuji, Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2003-2004 dan 2014-2019.

Hal senada diutarakan oleh Musyafak. ”Baru pertama kali dipanggil ke sini,” kata Musyafak, Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2004-2009.

Masih terkait kasus korupsi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menggeledah kantor Perusahaan Daerah Taman Surya (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Penggeledahan terkait penanganan kasus korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS.

Menurut informasi dari Kejati Jatim, penggeledahan itu menindaklanjuti peningkatan penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Penggeledahan berlangsung di ruang administrasi dan keuangan, direksi, pengadaan, dan arsip. Ruang administrasi dan keuangan disegel. Tim jaksa juga menyita sejumlah dokumen, laptop, dan perangkat elektronik sebagai barang bukti.

Secara terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya mendukung penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di KBS. ”Saya memang meminta bantuan Kejati Jatim untuk memeriksa karena merasa ada kejanggalan,” katanya.

Eri melanjutkan, pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan kurun 2013-2023. Awalnya, Eri curiga karena menemukan kejanggalan dan ketidakjelasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun 2022. Untuk itu, Eri menugaskan pembentukan tim independen untuk audit laporan keuangan.

”Ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejak tahun 2013 ke 2023,” kata Eri. Inilah yang mendorongnya meminta Kejati Jatim untuk menindaklanjuti temuan itu sampai terjadi penggeledahan.