Moody’s Ratings menurunkan outlook obligasi dan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) PT Hutama Karya dari stabil menjadi negatif. Keputusan ini merujuk pada penurunan prospek peringkat kredit Pemerintah Indonesia yang juga menjadi negatif.
Lembaga pemeringkat itu menyebut keputusan menurunkan prospek obligasi dan MTN Hutama Karya, karena mencerminkan prospek negatif peringkat kredit Pemerintah Indonesia, yang menunjukkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan.
Hal itu terlihat dari kebijakan yang dinilai semakin sulit diprediksi, kurang selaras dalam pengambilan keputusan, serta komunikasi yang kurang efektif dalam setahun terakhir. Moody’s menilai apabila kondisi ini berlanjut, kepercayaan terhadap kebijakan bisa melemah.
Meski begitu, Moody’s masih mempertahankan peringkat kredit Hutama Karya, termasuk peringkat penerbit di level Baa3, obligasi yang dijamin di Baa2, program MTN di (P)Baa2, serta penilaian kredit dasar b1.
Lembaga pemeringkat itu juga menetapkan outlook gabungan Hutama Karya stabil.
Moody’s menjelaskan peringkat penerbit Hutama Karya di level Baa3 mencerminkan kekuatan kredit perusahaan itu sendiri dan asumsi dukungan pemerintah yang sangat tinggi. Moody’s menilai peran strategis Hutama Karya sebagai pemegang konsesi utama proyek jalan tol Trans-Sumatra membuat perusahaan sangat bergantung dukungan pemerintah.
Lembaga itu menjelaskan, dalam pendekatan Joint Default Analysis (JDA) untuk BUMN, kualitas kredit pemerintah yang berpotensi memberi dukungan, menjadi faktor penting dalam penentuan peringkat perusahaan.
Outlook stabil pada peringkat penerbit Hutama Karya di level Baa3 dinilai mencerminkan ekspektasi bahwa perusahaan akan tetap menjalankan peran strategis dalam mendukung pembangunan jalan tol dan infrastruktur nasional dalam 12 - 18 bulan ke depan.
Selain itu, peringkat Baa2 dan (P)Baa2 pada obligasi dan program MTN yang dijamin, mencerminkan adanya jaminan langsung dari Pemerintah Indonesia.
“Penilaian kredit dasar (BCA) b1 Hutama Karya menunjukkan perusahaan memiliki skema konsesi yang dinilai cukup baik, beroperasi dalam kerangka regulasi yang terus berkembang, serta masih memiliki prospek pada bisnis konstruksi di luar jalan tol,” tulis Moody’s dalam pengumuman, dikutip Jumat (6/2).
Moody’s menilai penilaian kredit dasar (baseline credit assessment/BCA) Hutama Karya juga memperhitungkan ketidakpastian terkait waktu dan skema konsolidasi yang direncanakan, antara perusahaan konstruksi dan jalan tol milik negara.
Di samping itu, Moody’s memperkirakan rasio dana dari operasi terhadap utang (FFO/utang) Hutama Karya akan berada di kisaran 5% - 7% dalam satu hingga dua tahun ke depan. “Didukung oleh arus kas operasional yang lebih tinggi dari operasi jalan tol, serta utang dan biaya bunga yang lebih rendah,” tulis Moody’s.
Moody’s menilai prospek kinerja Hutama Karya masih bergantung pada arah strategi perusahaan dalam proyek Jalan Tol Trans-Sumatra (TSTR). Lembaga ini menyebut proyeksi dapat berubah, jika perusahaan merevisi strategi pengembangan dan pendanaan proyek, terutama di tengah ketidakpastian terkait dukungan modal pemerintah ke depan.
Tak hanya itu, Moody’s menyatakan peringkat Hutama Karya berpeluang naik jika dukungan pemerintah menguat dan peran strategis perusahaan meningkat, disertai rekam jejak dukungan yang konsisten.
Peningkatan peringkat juga dapat naik jika kualitas kredit mandiri perusahaan membaik. Misalnya melalui penyelesaian proyek Trans-Sumatra dengan disiplin investasi dan perbaikan berkelanjutan pada kondisi keuangan.
Outlook obligasi yang dijamin dapat kembali stabil apabila prospek peringkat kredit pemerintah Indonesia membaik.
Sebaliknya, Moody’s dapat menurunkan peringkat jika hubungan Hutama Karya dengan pemerintah melemah atau muncul keraguan terhadap efektivitas jaminan pemerintah.
Penurunan kualitas keuangan misalnya akibat pembengkakan biaya proyek, keterlambatan pendapatan tol, atau lemahnya konsolidasi dengan entitas BUMN Karya, juga berpotensi menekan peringkat. Obligasi yang dijamin dan program MTN ikut berisiko turun jika peringkat kredit pemerintah diturunkan.
Didirikan pada 1961, Hutama Karya menjalankan beberapa lini usaha terutama pengelolaan jalan tol, jasa konstruksi, dan bisnis pendukung lainnya. Seluruh saham perusahaan dimiliki Pemerintah Indonesia, yakni melalui satu saham seri A Dwiwarna yang dipegang Badan Pengelola BUMN serta 131.645.999 saham seri B yang dimiliki Danantara.
