Selama hampir tiga dekade, Indonesia menghadapi tantangan struktural berupa middle-income trap. Situasi yang tercermin dari kesulitan untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita hingga mencapai ambang pendapatan per kapita negara berpendapatan tinggi yaitu sebesar USD 13.935 (Larson et al., 2016).
Berbagai studi menunjukkan bahwa stagnasi ini tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dalam 2 dekade terakhir ini mengalami tren perlambatan. Hal ini juga terkait dengan kegagalan melakukan transformasi struktural yang mampu mendorong industrialisasi yang luas, peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja (Lubis et al., 2015; Ratnasari et al., 2023). Hingga 2024, pendapatan per kapita Indonesia masih berada pada kisaran USD 4.924 per tahun (World Bank, 2025a).
Ditambah lagi adanya masalah ketenagakerjaan generasi muda dengan adanya sekitar 20,3% atau hampir 9 juta pemuda usia 15–24 tahun tergolong dalam kategori Not in Employment, Education, or Training atau biasa disebut NEET (BPS, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup inklusif dan belum mampu menciptakan peluang ekonomi berkualitas bagi kelompok usia produktif.
Tantangan struktural juga tercermin dari semakin membesarnya sektor ketenagakerjaan informal di Indonesia. Pada tahun 2024 tercatat sektor informal di Indonesia mencapai 59,1% atau setara dengan 84,1 juta penduduk yang bekerja (BPS, 2024). Besarnya sektor informal membuat tata kelola perekonomian menjadi relatif tidak tertata, tata kelola fiskal menjadi tidak optimal dan cakupan kebijakan sosial menjadi tidak efektif.
Selain itu, ketergantungan berlebihan pada konsumsi domestik, lemahnya investasi produktif, serta rendahnya belanja yang berorientasi pada peningkatan kapasitas jangka panjang menunjukkan kegagalan transformasi struktural sebagai akar persoalan utama. Tanpa perubahan strategi pembangunan yang mampu mendorong investasi berkualitas dan diversifikasi sumber pertumbuhan, perlambatan ini berpotensi menghambat upaya Indonesia untuk keluar dari middle-income trap dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, dalam dua dekade terakhir, struktur ekonomi Indonesia menunjukkan gejala deindustrialisasi yang semakin nyata, tercermin dari penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa nilai tambah manufaktur Indonesia turun dari sekitar 32% terhadap PDB pada tahun 2002 menjadi 21% pada 2012, dan terus merosot hingga sekitar 19% pada 2023 (World Bank, 2025b).
Penurunan ini mengindikasikan melemahnya peran industri pengolahan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah, sekaligus mencerminkan keterbatasan Indonesia dalam menarik investasi manufaktur berorientasi produktivitas dan teknologi. Dalam konteks persaingan global, melemahnya basis industri ini berdampak langsung pada menurunnya daya saing ekspor dan ketergantungan yang semakin besar pada sektor berbasis sumber daya alam dan konsumsi domestik (Saxonhouse & Stern, 2005).
Fenomena tersebut mencerminkan apa yang sering disebut sebagai premature deindustrialization. Kondisi tersebut dicerminkan oleh proses deindustrialisasi terjadi sebelum negara mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Ironisnya, tren de-industrialisasi ini terjadi dibarengi dengan ketergantungan Indonesia pada ekonomi berbasis komoditas, utamanya batu bara.
Ekspor batu bara berkontribusi sebesar 92% dari total ekspor energi Indonesia pada tahun 2022 (International Energy Agency, 2025). Meskipun terdapat perdebatan mengenai kualitas pertumbuhan industri nasional, berbagai analisis menegaskan bahwa kontribusi industri pengolahan cenderung terus menurun. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan ekonomi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menarik investasi internasional jangka panjang.
Pemerintah menempatkan investasi sebagai instrumen utama untuk mencoba mengatasi tantangan struktural. Banyak upaya kemudian dilakukan untuk menarik investasi sektor swasta, utamanya dari investor internasional. Namun demikian, berbagai studi menemukan bahwa kerangka kebijakan dan kelembagaan terkait investasi di Indonesia masih menghadapi persoalan kompleksitas perizinan, ketidakpastian kebijakan, serta koordinasi kelembagaan yang lemah (Hill & Negara, 2019).
Kondisi yang menghambat masuknya investasi produktif jangka panjang. Kondisi ini membuat arus investasi asing cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, alih-alih pada industri pengolahan, teknologi, dan jasa modern yang berpotensi mendorong transformasi struktural ekonomi. Akibatnya, investasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas mentah semakin memperkuat kerentanan ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga global dan siklus eksternal. Laporan International Energy Agency menunjukkan bahwa ekspor batu bara Indonesia meningkat sekitar 655% dalam dua dekade terakhir dan pada tahun 2022 menyumbang sekitar 92% dari total ekspor energi nasional (International Energy Agency, 2025).
Ketergantungan ini tidak hanya membatasi penciptaan nilai tambah domestik, tetapi juga mempersempit ruang bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks perlambatan pertumbuhan ekonomi dan gejala deindustrialisasi yang terus berlanjut, semakin jelas bahwa strategi pertumbuhan berbasis konsumsi dan komoditas tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertumbuhan baru yang menempatkan investasi berorientasi manusia, penguatan kapasitas sosial, dan penciptaan kesejahteraan jangka panjang sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi Indonesia.
Lalu, apa pendekatan yang dapat dipertimbangkan? Salah satu alternatif yang potensial adalah fokus pada investasi sosial. Secara lebih detail, investasi sosial merujuk pada pendekatan investasi yang secara sengaja dirancang untuk menghasilkan dampak sosial positif di samping imbal hasil finansial (Spiess-Knafl, 2011). Investasi dilakukan dengan berfokus pada pembangunan manusia, penguatan kapasitas sosial, dan peningkatan kesejahteraan jangka panjang (Midgley et al., 2017).
Berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang menekankan akumulasi modal fisik dan finansial, investasi sosial memandang aset manusia dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan, keberlanjutan lingkungan dan kohesi sosial sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Morel et al., 2012). Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan.
Bahkan, perkembangan terkini menunjukkan bahwa banyak investor institusional dan lembaga finansial internasional mulai mengintegrasikan dampak sosial ke dalam strategi investasi. Hal ini sekaligus menandai pergeseran dari pendekatan shareholder value menuju stakeholder-oriented investment sebagai upaya mengatasi ketimpangan, ketidakberlanjutan, dan keterbatasan model pembangunan lama.
Pertanyaannya kemudian adalah, instrumen apa yang dapat digunakan untuk menjadi katalisator investasi sosial? Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat menjadi instrumen yang potensial. Apalagi mengingat saat ini Indonesia telah memiliki dua SWF. Awalnya, sebagai respons terhadap keterbatasan pembiayaan pembangunan konvensional, Indonesia mengambil langkah strategis dengan mendirikan Indonesia Investment Authority (INA) pada tahun 2021, yang kemudian diperkuat dengan peluncuran Danantara sebagai SWF baru dengan mandat investasi strategis baik di dalam maupun luar negeri.
Kehadiran SWF ini menandai pergeseran peran negara dari sekadar regulator menjadi strategic investor yang memiliki kapasitas untuk mengarahkan alokasi modal ke sektor-sektor prioritas pembangunan. Agenda yang kemudian penting untuk didorong adalah dengan INA dan Danantara diposisikan tidak hanya untuk mengejar imbal hasil finansial, tetapi juga untuk memperluas investasi yang berpotensi mendorong pertumbuhan inklusif, pembangunan manusia, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Dalam kerangka ini, SWF memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai katalisator investasi sosial. Terutama dengan menjembatani kepentingan pasar global, agenda pembangunan nasional, dan kebutuhan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Indonesia.
Potensi sebagai katalisator investasi sosial sebenarnya telah ada pada INA dan Danantara. Sebagai contoh, INA menetapkan fokus investasi pada empat sektor prioritas, yaitu transportasi dan logistik, infrastruktur dan transformasi digital, energi terbarukan, serta layanan kesehatan. Keempat sektor ini tidak hanya selaras dengan prioritas pembangunan nasional, tetapi juga memiliki potensi kuat untuk menciptakan efek pengganda ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Pada sisi lain, Danantara memiliki kapasitas finansial, kelembagaan dan kewenangan yang lebih luas. Situasi yang apabila dapat diarahkan menuju fokus bukan hanya penciptaan nilai tambah finansial namun juga dampak sosial maka berpotensi mengatasi berbagai tantangan struktural yang dihadapi oleh Indonesia.
Penempatan INA dan Danantara sebagai katalisator investasi sosial juga dapat menjadi solusi dari dilema yang dihadapi oleh SWF di dunia investasi. Hal ini berhubungan dengan terdapatnya kekhawatiran bahwa struktur dan skala Danantara dapat menempatkannya sebagai pesaing langsung bagi pelaku usaha swasta. Khususnya apabila batasan peran antara negara sebagai investor dan pasar tidak dikelola secara jelas.
Risiko ini berpotensi menekan investasi swasta dan mengurangi dinamika kompetisi apabila SWF terlalu dominan dalam penguasaan proyek strategis. Oleh karena itu, keberhasilan Danantara dan INA sebaiknya tidak hanya ditentukan oleh besaran modal dan imbal balik finansial yang dikelola. Danantara dan INA sebaiknya diposisikan untuk menjadi katalisator investasi sosial sekaligus instrumen penciptaan dampak sosial.
Keberadaan SWF yang diarahkan pada proyek-proyek berkelanjutan memiliki potensi signifikan dalam menciptakan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi pada proyek hijau, infrastruktur sosial, dan layanan publik tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan.
Dalam berbagai konteks global, tren pengelolaan SWF menunjukkan pergeseran menuju investasi yang mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, sehingga SWF berfungsi tidak semata sebagai instrumen stabilisasi fiskal, tetapi juga sebagai alat pembangunan kesejahteraan yang lebih luas.
Lebih jauh, pendekatan investasi berbasis sosial berperan penting dalam memperkuat modal manusia sebagai fondasi pertumbuhan inklusif. Investasi sosial yang diarahkan pada sektor pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta kesehatan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi.
Dalam kerangka ini, SWF memiliki potensi untuk memperluas akses terhadap modal publik yang berorientasi kesejahteraan, dengan menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang pada sektor-sektor sosial yang sering kali kurang menarik bagi investasi pasar murni. Oleh karena itu, investasi sosial melalui SWF dapat menjadi mekanisme strategis untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, namun juga distribusi manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.
