Penulis: Deni Mariwawo
TVRINews, Tanjungpinang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pemenuhan sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS), ketersediaan tenaga ahli gizi, serta pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program MBG di Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis, 5 Februari 2026.
Nyanyang mengatakan, pelaksanaan program MBG di Kepri telah menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan agar selaras dengan target nasional.
“Pelaksanaan MBG di Kepri sudah menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih perlu percepatan agar sejalan dengan target nasional,” ujar Nyanyang, dikutip Jumat, 6 Februari 2026.
Fokus utama Pemprov Kepri saat ini adalah memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan pangan melalui sertifikasi SLHS, didukung tenaga ahli gizi yang memadai, serta penggunaan bahan pangan lokal.
Menurutnya, aspek keamanan dan kualitas pangan tidak dapat ditawar karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak sekolah dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat program MBG.
Saat ini, jumlah SPPG yang telah memiliki sertifikat SLHS masih terbatas, sehingga diperlukan percepatan proses pengujian serta pendampingan agar seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, Nyanyang juga menegaskan ketersediaan tenaga ahli gizi menjadi kunci dalam menjamin menu MBG sesuai kebutuhan gizi penerima manfaat, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemanfaatan pangan lokal, khususnya hasil laut, sebagai potensi unggulan daerah yang belum dimaksimalkan dalam pelaksanaan program MBG di Kepri. Pemanfaatan pangan lokal dinilai tidak hanya meningkatkan nilai gizi menu MBG, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat serta ketahanan pangan daerah.
Nyanyang menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah terkait, serta mitra pengelola, agar berbagai permasalahan teknis di lapangan dapat segera dibenahi. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi langkah perbaikan konkret agar program MBG di Kepulauan Riau berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran sesuai tujuan program strategis nasional.
Editor: Redaksi TVRINews


:strip_icc()/kly-media-production/medias/5494747/original/066477100_1770336028-487805361_18494351152049773_2879360637035260044_n.jpg)

