Rumah selalu lebih dari sekadar bangunan. Ia adalah ruang paling personal dalam kehidupan manusia. Di sanalah seseorang menangis tanpa takut dihakimi, tertawa tanpa perlu persetujuan publik, dan berjuang mempertahankan martabatnya ketika dunia di luar terasa tidak bersahabat.
Karena itu, ketika negara mulai terlalu jauh mengatur apa yang menutupi bagian paling atas rumah rakyat, yaitu atap, muncul pertanyaan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh wilayah kebebasan sipil: Sampai di mana negara berhak masuk ke ruang privat warga?
Gagasan menyeragamkan material atau bentuk atap rumah rakyat sering kali dibungkus dalam narasi estetika nasional, modernisasi permukiman, atau simbol kemajuan peradaban. Negara ingin terlihat rapi. Kota ingin tampak indah. Dari udara, lanskap permukiman yang seragam memang menciptakan kesan keteraturan. Namun, terdapat pertanyaan mendasar yang jarang diajukan: Apakah keindahan visual negara harus dibayar dengan pengurangan otonomi warga atas ruang hidupnya sendiri?
Atap rumah bukan sekadar elemen arsitektur. Ia adalah hasil kompromi panjang antara kemampuan ekonomi, kondisi geografis, pengalaman budaya, dan strategi bertahan hidup masyarakat. Di banyak wilayah Indonesia, pilihan menggunakan seng, genteng, daun rumbia, atau material lain bukan semata persoalan selera estetika, melainkan juga bentuk adaptasi terhadap realitas lingkungan.
Di wilayah pesisir, misalnya, masyarakat memilih material ringan karena lebih tahan terhadap terpaan angin laut dan lebih mudah diganti ketika rusak. Di daerah rawan gempa, bobot material atap menjadi pertimbangan serius demi keselamatan penghuni rumah.
Di pedalaman dengan akses logistik terbatas, masyarakat memilih material yang mudah diperoleh dan diangkut. Semua pilihan itu lahir bukan dari ketidaktahuan, melainkan dari kebijaksanaan praktis yang terbentuk melalui pengalaman kolektif lintas generasi.
Ketika negara datang membawa standar tunggal tentang bagaimana seharusnya atap rumah rakyat dibangun, negara berisiko mengabaikan pengetahuan lokal yang telah teruji oleh waktu. Kebijakan yang terlalu seragam sering kali berangkat dari logika administratif yang efisien, tetapi lupa bahwa masyarakat tidak hidup dalam tabel spreadsheet. Mereka hidup dalam ekosistem sosial dan geografis yang beragam.
Lebih jauh lagi, intervensi negara terhadap desain rumah rakyat menyentuh persoalan etika kekuasaan. Negara memang memiliki mandat untuk menjamin keselamatan, kesehatan lingkungan, dan kualitas hunian masyarakat.
Namun, mandat tersebut bukan berarti negara berhak mengontrol preferensi material dan estetika rumah warga secara berlebihan. Ada garis tipis antara perlindungan publik dan paternalistik kebijakan, yakni ketika negara merasa lebih tahu tentang kebutuhan rakyat dibanding rakyat itu sendiri.
Paternalistik kebijakan sering kali lahir dari niat baik, tetapi berpotensi menimbulkan efek samping yang serius. Negara yang terlalu jauh mengatur ruang privat warga dapat menciptakan ketergantungan, mengikis kemandirian masyarakat, dan bahkan menimbulkan resistensi sosial.
Dalam konteks demokrasi modern, kebijakan publik idealnya memperkuat kapasitas warga untuk menentukan pilihan hidupnya, bukan menggantikan pilihan tersebut.
Persoalan atap rumah juga berkaitan erat dengan realitas ekonomi rakyat. Bagi banyak keluarga, membangun atau memperbaiki rumah adalah proyek seumur hidup yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan finansial.
Pilihan material sering kali ditentukan oleh pertimbangan paling mendasar: apa yang mampu mereka beli tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain, seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, atau kebutuhan pangan.
Ketika negara menetapkan standar material tertentu tanpa dukungan finansial dan teknis yang memadai, kebijakan tersebut dapat berubah menjadi beban ekonomi tambahan bagi masyarakat. Lebih ironis lagi, kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas permukiman justru berpotensi memperdalam kesenjangan sosial jika hanya mampu diakses oleh kelompok ekonomi tertentu.
Selain itu, penyeragaman desain atap berpotensi menggerus keragaman arsitektur lokal Indonesia yang kaya. Rumah adat Nusantara bukan hanya simbol identitas budaya, melainkan juga manifestasi kecerdasan ekologis masyarakat tradisional.
Bentuk atap Rumah Adat Toraja, Minangkabau, atau Papua, misalnya, tidak lahir dari pertimbangan estetika semata, tetapi dari adaptasi terhadap iklim, curah hujan, sirkulasi udara, dan struktur sosial masyarakat setempat.
Ketika negara terlalu menekankan keseragaman visual, ada risiko bahwa identitas arsitektur lokal perlahan-lahan terpinggirkan. Padahal, dalam era globalisasi, keberagaman budaya justru menjadi kekuatan yang membedakan suatu bangsa dari yang lain. Modernisasi seharusnya tidak berarti homogenisasi.
Tentu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rumah rakyat aman, sehat, dan layak huni. Negara berhak menetapkan standar keselamatan bangunan, memberikan edukasi konstruksi, serta menyediakan bantuan teknis dan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Namun, pendekatan tersebut seharusnya bersifat fasilitatif, bukan koersif. Negara perlu menjadi mitra pembangunan warga, bukan arsitek tunggal yang memaksakan satu model hunian nasional.
Di sinilah pentingnya membedakan antara regulasi keselamatan dan regulasi estetika. Regulasi keselamatan melindungi nyawa manusia dan karenanya memiliki legitimasi moral yang kuat.
Sebaliknya, regulasi estetika yang terlalu rinci berpotensi masuk ke wilayah kebebasan personal warga negara. Negara demokratis seharusnya berhati-hati agar tidak mengubah standar keindahan menjadi instrumen kontrol sosial.
Pada akhirnya, rumah adalah refleksi dari perjalanan hidup penghuninya. Atap rumah mungkin terlihat sederhana dari kejauhan, tetapi bagi pemiliknya, ia adalah simbol kerja keras, pengorbanan, dan harapan masa depan.
Negara boleh hadir untuk membantu memperkuat fondasi kehidupan rakyat, tetapi negara tidak boleh lupa bahwa martabat manusia juga terletak pada kebebasan menentukan ruang hidupnya sendiri.
Karena itu, ketika negara terlalu sibuk mengatur bentuk atap rumah rakyat, kita perlu mengingat kembali prinsip dasar hubungan antara negara dan warga: negara ada untuk melayani, bukan mengatur hingga ke ruang paling personal kehidupan manusia.
Atap rumahku mungkin tidak sempurna secara estetika negara, tetapi ia adalah hasil perjuanganku, tempat keluargaku berlindung, dan simbol kebebasanku sebagai warga negara.
Dan mungkin, di situlah batas yang perlu dijaga bersama: negara boleh membantu memperkuat rumah rakyat, tetapi keputusan tentang bagaimana rumah itu berdiri—termasuk atap yang melindunginya—tetap menjadi bagian dari kedaulatan pribadi setiap warga.
