Gen Z dan Milenial sering dipuji sebagai generasi paling kritis dalam sejarah. Mereka vokal di media sosial, cepat merespons isu ketidakadilan, dan piawai mengorganisir dukungan digital. Namun, ada satu ironi besar yang jarang dibicarakan: di saat suara mereka paling nyaring, posisi mereka dalam pengambilan keputusan publik justru paling lemah.
Kita hidup dalam paradoks demokrasi generasi. Di ruang digital, Gen Z dan Milenial adalah produsen wacana. Di ruang kebijakan, mereka sekadar konsumen keputusan. Mereka dirayakan sebagai bonus demografi, tetapi diperlakukan sebagai penonton masa depan yang tidak perlu dilibatkan hari ini.
Narasi publik sering menyederhanakan persoalan ini menjadi soal karakter. Milenial dianggap gagal mapan, terlalu idealis, dan kurang tahan banting. Gen Z dicap terlalu sensitif, mudah lelah, dan gemar “healing”. Padahal, masalahnya bukan pada mentalitas generasi, melainkan pada struktur sosial dan kebijakan yang berubah terlalu lambat menghadapi realitas baru.
Milenial tumbuh dengan janji stabilitas: pendidikan adalah tiket mobilitas sosial, kerja keras akan berbuah kemapanan. Janji itu banyak yang patah. Sementara itu, Gen Z lahir tanpa ilusi tersebut. Mereka sejak awal hidup dalam ketidakpastian, krisis iklim, disrupsi teknologi, pandemi, dan pasar kerja yang cair. Jika Milenial kecewa, Gen Z sejak awal sudah waspada.
Meskipun berbeda pengalaman, keduanya berbagi satu nasib yang sama: tidak dianggap sebagai aktor kebijakan yang setara. Keterlibatan mereka sering berhenti pada simbolisme, diundang sebagai peserta, bukan penentu. Diminta aktif, tetapi jarang dipercaya. Dihitung sebagai jumlah, bukan didengar sebagai gagasan.
Akibatnya, partisipasi politik bergeser. Bukan karena generasi ini apatis, melainkan karena ruang formal terasa asing dan tidak inklusif. Demokrasi prosedural tetap berjalan, tetapi demokrasi substantif terasa menjauh. Ketika aspirasi berulang kali mentok di tembok birokrasi, kekecewaan berubah menjadi sinisme. Dan sinisme adalah musuh paling berbahaya bagi demokrasi.
Lebih problematik lagi, kekosongan ruang partisipasi yang bermakna membuka celah manipulasi. Emosi kolektif yang tak tertampung dengan baik mudah dieksploitasi oleh narasi instan, populisme dangkal, dan politik sensasi. Bukan karena Gen Z dan Milenial kurang cerdas, melainkan karena sistem gagal menyediakan jalur deliberasi yang sehat dan setara.
Di titik ini, kita perlu berhenti menertawakan bahasa generasi. Istilah seperti burnout, anxiety, atau quarter life crisis bukan sekadar tren media sosial.
Ia adalah bahasa baru untuk menjelaskan tekanan struktural yang nyata: upah stagnan, biaya hidup tinggi, ketidakpastian kerja, dan masa depan yang terasa rapuh. Menertawakannya hanya akan memperlebar jarak antargenerasi, tanpa menyentuh akar persoalan.
Jika negara sungguh-sungguh berbicara tentang masa depan demokrasi dan bonus demografi, Gen Z dan Milenial tidak boleh terus diposisikan sebagai “calon pemimpin” yang belum waktunya bicara. Masa depan tidak menunggu sampai mereka tua untuk datang. Ia sedang terjadi sekarang.
Kebijakan publik yang gagal membaca perubahan generasi akan selalu tertinggal dari realitas sosial. Sebaliknya, demokrasi yang mau bertahan harus berani membuka ruang baru; bukan sekadar adaptasi kosmetik, melainkan juga perubahan cara mendengar, melibatkan, dan mempercayai generasi yang akan menanggung dampak kebijakan paling lama.
Jika tidak, kita akan terus menyaksikan generasi yang paling sadar isu hanya menjadi penonton dari keputusan yang menentukan hidup mereka sendiri. Dan ketika kepercayaan itu benar-benar habis, demokrasi tidak runtuh oleh amarah, tetapi oleh ketidakpedulian generasi yang merasa tak pernah diundang ke meja kekuasaan.
.jpg)
