BaBe - Gerindra Masih Kaji Ambang Batas Parlemen, Belum Ada Hasil Final | viva.co.id

Jakarta, VIVA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang kembali ramai dibicarakan.

Dasco mengatakan Gerindra tengah melakukan simulasi -simulasi terkait ambang batas parlemen secara internal.

Baca Juga :

Sugiono Minta Maaf Atribut dan Bendera Gerindra Ganggu Masyarakat

Ramai Dukungan Prabowo 2 Periode, Begini Kata Dasco

"Ya kalau dalam internal Gerindra kami baru kemudian awal mengadakan simulasi-simulasi internal," kata Dasco kepada wartawan di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu, 7 Januari 2026.

Dia menuturkan, simulasi tersebut belum bersifat final. Sehingga, belum ada keputusan mengenai sikap Gerindra yang bisa disampaikan ke publik.

"Tetapi kemudian hal itu baru bersifat simulasi dan belum final, sehingga kemudian kita belum dapat menyampaikan ke publik mengenai hal-hal yang dilakukan dalam simulasi tersebut," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengusulkan agar parlementary threshold atau ambang batas parlemen dihapus.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat

Photo :

Yeni Lestari/VIVA

Eddy menilai, ambang batas parlemen 4 persen berpotensi menghilangkan jutaan suara pemilih partai yang gagal melenggang ke Senayan. Suara tersebut kata Eddy tidak bisa ditampung oleh DPR RI.

"Ya kita termasuk du antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif, ya," ucap Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Januari 2026.

"Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini, ada jutaan pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta," sambungnya.

Eddy pun berharap ambang batas parlemen bisa dihapuskan atau diimplementasikan sesuai dengan ketentuan di DPRD provinsi atau kabupaten/kota.

"Pandangan kami dengan pertimbangan hanya itu saja. Banyak suara aspirasi dari masyarakat yang terbuang dan itu jumlahnya belasan juta dan itu terjadi dalam beberapa pemilu ke belakang ini," tutur Eddy.