jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah berharap Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan memimpin reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal setelah muncul berbagai catatan lembaga internasional.
"Bapak Presiden dapat mengubah ‘tekanan’ ini menjadi peluang besar, melalui kepemimpinan reformasi pada sektor keuangan dan fiskal," kata dia melalui layanan pesan, Sabtu (7/2).
BACA JUGA: Duet Kiai Said Aqil-Gus Salam Dianggap Pantas Memimpin NU
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok akibat tudingan praktik tidak sehat oleh MSCI dan penurunan peringkat oleh Goldman Sachs.
Belum selesai urusan MSCI, Indonesia harus menghadapi lembaga Moody’s yang merevisi credit rating Tanah Air dari stable ke negative.
BACA JUGA: Said Abdullah Puji Perkembangan Dunia Pesantren, Singgung soal Gus Dur
Indonesia bulan ini juga harus menghadapi FTSE Russel.
Anak perusahaan London Stock Exchange itu akan merilis laporan tentang outlook bursa saham dan ekonomi Tanah Air.
BACA JUGA: Said Abdullah Ungkap Komitmen Banggar DPR RI Dukung Anggaran TNI Capai Minimum Essential Force
Said menyarankan Kepala Negara memimpin restrukturisasi belanja guna menekan defisit dan mengurangi beban utang.
"Ya, upaya ini sekaligus mitigasi apabila penerimaan pajak dan PNPB pada tahun ini mengalami shortfall," ujar dia, Sabtu.
Said menuturkan program prioritas tidak perlu dibatalkan setelah muncul tudingan MSCI dan catatan Moody’s.
Namun, kata dia, pemerintah harus menghitung ulang pendanaan program prioritas dengan tata kelola yang lebih transparan.
"Perluas partisipasi publik, dan libatkan berbagai ahli untuk menyusun fondasi teknokrasinya. Serap setiap kritik sebagai semangat pembaruan, dan jalan mendamaikan kontradiksi," ujarnya.
Terkait Danantara, Said meminta kejelasan peta jalan agar lembaga ini tidak menjadi polemik di mata investor global.
“Bapak Presiden juga dapat memberikan sinyal yang jelas atas langkah langkah Danantara. Tujuan utama Danantara menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, menggerakan industri, dan membuka lapangan kerja baru, agar tingkat permintaan domestik kembali bangkit,” ujar dia.
Terakhir, Said menyoroti problem struktural di tubuh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang belakangan diobok-obok KPK terkait kasus fraud.
Menurutnya, kewenangan yang terlalu besar di satu tangan dalal penetapan tarif, penyelesaian sengketa, menjadi celah korupsi.
Said mendesak adanya pemisahan dan pembatasan kewenangan serta penguatan pengawasan di kedua lembaga penghimpun pendapatan negara tersebut.
“Saya yakin, jika hal hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh, dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang,” pungkas Said. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Elite PDIP Tak Datangi Kongres PSI, Said Abdullah Bilang Begini
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
