MerahPutih.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, menilai prakarsa Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bentuk baru neo-kolonialisme dan imperialisme.
Menurut Din, konsep tersebut tidak merepresentasikan upaya perdamaian sejati, melainkan menyimpan agenda politik jangka panjang yang berpotensi memperparah ketidakstabilan kawasan Timur Tengah.
Din menjelaskan, neokolonialisme — meminjam istilah Bung Karno — merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang dilakukan tidak selalu melalui pendudukan teritorial, tetapi melalui pengaruh politik, ekonomi, dan kekuasaan global.
Dalam konteks ini, Board of Peace dinilai sejalan dengan praktik imperialisme modern yang memperluas kendali dan kepentingan satu negara atas negara lain secara tidak langsung.
Baca juga:
Alwi Shihab Ungkap Sikap Prabowo soal Board of Peace dan Palestina, Tegaskan Dukungan Two-State Solution
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai prakarsa Trump sarat standar ganda. Amerika Serikat, kata dia, dinilai bungkam terhadap agresi dan kekerasan Israel yang masih berlangsung di Palestina, namun pada saat yang sama mendorong inisiatif yang diklaim bertujuan membangun kembali Gaza.
“Naif dan ironis jika berbicara rekonstruksi Gaza tanpa melibatkan tokoh-tokoh Palestina, sementara Perdana Menteri Israel justru dilibatkan. Ini menunjukkan bahwa Board of Peace bukan ditujukan untuk keadilan, melainkan menguntungkan Israel dalam jangka panjang,” ujar Din dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/2).
Ia juga meragukan kapasitas Donald Trump sebagai pencipta perdamaian. Menurut Din, rekam jejak kebijakan Trump di sejumlah kawasan global justru menunjukkan peran sebagai pengganggu stabilitas internasional. Karena itu, Board of Peace dinilainya hanya kamuflase dengan agenda tersembunyi.
Baca juga:
Seskab Teddy Akui Status Keikutsertaan RI di Board of Peace Tidak Bersifat Tetap
Din memperkirakan penolakan terhadap prakarsa tersebut akan terus menguat, baik di tingkat global maupun di dalam negeri Amerika Serikat. Ia menyebut telah muncul peringatan dari sejumlah anggota Senat dan Kongres AS terkait potensi konsekuensi politik terhadap Trump.
Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga menyerukan agar para pemimpin negara-negara Islam yang terlanjur bergabung dalam Board of Peace melakukan refleksi mendalam.
“Hati nurani akan membisikkan kebenaran,” ujarnya, seraya mengingatkan amanat konstitusi Indonesia untuk menghapus segala bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian abadi. (Pon)
