Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat berencana menggelar pertemuan resmi perdana Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump di Washington pada 19 Februari mendatang, menurut seorang pejabat AS yang dikutip Bloomberg.
Dewan tersebut merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas. Ia pertama kali memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada Januari dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.
Sebagaimana diketahui, hasil penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada September 2025 menemukan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan bersenjata Israel sejak Oktober 2023 ke wilayah tersebut tercatat telah menelan lebih dari 70.000 korban sipil.
Pertemuan bulan ini akan menjadi yang pertama digelar di Washington, yang juga akan menjadi markas BoP. Trump menyebut dewan ini sebagai “dewan pemimpin paling bergengsi yang pernah dibentuk.”
Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.
Namun, sejumlah sekutu AS di Eropa, pimpinan organisasi internasional, serta para pakar kebijakan luar negeri menyatakan kebingungan atas tujuan sebenarnya dari pembentukan dewan tersebut seiring dengan makin jelasnya rancangan organisasinya.
Baca Juga
- Gaza Diserang Lagi, Menlu Sugiono Sebut Belum Ada Sanksi BoP ke Israel
- Isi Pertemuan Prabowo dengan Eks Menlu-Wamenlu di Istana, Bahas Board of Peace
- Putin Mau Suntik US$1 Miliar ke Board of Peace Bentukan Trump Demi Gaza
Draf piagam organisasi itu, misalnya, bahkan tidak menyebut Gaza secara eksplisit, sehingga membuat sejumlah sekutu seperti Inggris, Prancis, dan anggota Uni Eropa lainnya memilih untuk tidak terlibat.
Belakangan, pemerintahan Trump berupaya meredakan kekhawatiran bahwa BoP dimaksudkan untuk menggantikan peran PBB atau memiliki mandat di luar isu Gaza, meskipun isi draf piagam justru mengindikasikan cakupan yang lebih luas.
Trump juga melontarkan kritik keras kepada sejumlah negara anggota G7 yang menolak bergabung dengan dewan tersebut, termasuk dengan mengancam tarif terhadap Prancis serta membatalkan undangan kepada Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Trump juga tidak mengundang Denmark, negara yang wilayah Greenland-nya berulang kali ia nyatakan ingin diambil alih.
Dalam draf piagamnya, BoP disebut sebagai organisasi yang dipimpin langsung oleh Trump yang “bertujuan mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola yang andal dan sah, serta mengamankan perdamaian jangka panjang di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.”
