Pemerintah Perpanjang Penyaluran Beras SPHP hingga Akhir Februari 2026

Pemerintah memperpanjang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga akhir Februari 2026 untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, khususnya menjelang ramadan. Perpanjangan SPHP didukung oleh ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

SPHP beras merupakan kelanjutan pelaksanaan program tahun 2025 yang masih dapat dijalankan pada awal 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman, SPHP beras penting untuk terus dilanjutkan. Stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini paling tinggi, jadi intervensi ke pasaran seperti ini bisa untuk menekan harga beras. Ini juga agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang baik dan wajar," jelas Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/2).

Maino berharap perpanjangan program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perum Bulog dan pemangku kepentingan di daerah, terutama melalui berbagai kanal distribusi yang telah tersedia.

"Untuk perpanjangan sampai akhir Februari, kami mendorong Bulog di daerah-daerah untuk mengoptimalkan penjualan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah dan kanal lainnya. Tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan Bapanas yang sedang turun ke daerah juga kami minta untuk bantu percepatan SPHP beras," ujar Maino.

Hingga 31 Januari 2026, realisasi penjualan beras SPHP tercatat mencapai 902,7 ribu ton. Capaian tersebut merupakan bagian dari perpanjangan program tahun 2025. Pemerintah menargetkan penyaluran dapat ditingkatkan menjelang Ramadan yang diperkirakan dimulai pertengahan Februari.

Perum Bulog diminta memaksimalkan penyaluran melalui berbagai saluran distribusi, antara lain pengecer pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan BUMN, koperasi pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah, Rumah Pangan Kota, serta ritel modern.

Sementara, pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan pada akhir Januari. Namun, proses administrasi pemindahan anggaran masih berlangsung sehingga pelaksanaan diperkirakan baru dimulai pada Maret mendatang.

Nilai ABT yang disetujui mencapai Rp 4,97 triliun, setara subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras SPHP kepada masyarakat.

"Terkait upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen, kami laporkan per 31 Januari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 902.748 ton atau setara dengan 60,18 persen dari target tahunan," papar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di DPR, Selasa (3/2).

"Dapat kami sampaikan bahwa penyaluran di bulan Januari ini merupakan kelanjutan dari pemenuhan target 2025 sembari menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional di tahun 2026. Ini untuk menjaga kesinambungan pasokan di pasar-pasar tradisional maupun retail modern melalui 37.040 mitra distribusi kami," tambahnya.

Program SPHP juga dinilai berkontribusi terhadap pengendalian inflasi beras. Pada Januari 2026, inflasi beras sebesar 0,16 persen, menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir menjelang ramadan.

Sebagai perbandingan, inflasi beras pada Februari 2022 tercatat 2,63 persen, meningkat menjadi 5,32 persen pada Februari 2024, dan berada di level 0,26 persen pada Februari 2025.