- Presiden Prabowo Subianto mengungkap potensi dana umat terintegrasi bisa mencapai Rp500 triliun per tahun di Masjid Istiqlal.
- Pemerintah berencana membentuk lembaga khusus profesional untuk mengelola dana umat secara transparan dan akuntabel.
- Prabowo menekankan perlunya sinergi antara ulama dan umara sebagai fondasi utama kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
Suara.com - Di tengah agenda pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025-2030, Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya potensi 'harta karun' dari dana umat yang jika dikelola secara terintegrasi bisa mencapai angka fantastis, yakni Rp500 triliun setiap tahunnya.
Wacana ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang menandakan keseriusan pemerintah untuk menata ulang pengelolaan dana-dana keumatan yang selama ini tersebar di berbagai institusi.
Menurut Prabowo, angka tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan berdasarkan laporan yang ia terima langsung dari Menteri Agama.
"Saya diberi laporan oleh Menteri Agama, kalau dana umat semua dikelola dengan baik, itu bisa jumlahnya itu minimal Rp500 triliun satu tahun," kata Prabowo di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (7/2/2026).
Presiden Prabowo secara gamblang menyampaikan rencananya untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang akan bertugas mengelola dana umat tersebut.
Tujuannya, mengoptimalkan potensi yang ada agar bisa menjadi kekuatan pendorong kemajuan bangsa.
Lembaga Super Pengelola Dana Umat, Bakal Seperti Apa?
Gagasan pembentukan lembaga baru ini memunculkan banyak pertanyaan. Jika terwujud, lembaga ini berpotensi menjadi salah satu institusi finansial non-perbankan terbesar di Indonesia, mengelola dana yang setara dengan porsi signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden menekankan bahwa pengelolaan dana sebesar itu harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia meyakini, jika dikelola dengan benar, dana umat dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah, membiayai program-program sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi umat secara masif.
Baca Juga: Prabowo Diminta Tarik Lagi 57 Eks Pegawai KPK, Yudi Purnomo: Jika Perintah Presiden, Saya Kembali
"Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa apabila dikelola secara profesional dan akuntabel," tegas Prabowo.
Langkah ini bisa jadi akan meniru kesuksesan lembaga serupa seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola dana haji, namun dengan skala yang jauh lebih besar dan cakupan yang lebih luas, mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dari seluruh Indonesia.
Pesan Persatuan Ulama dan Umara
Di luar gagasan ekonomi yang mengejutkan itu, Prabowo juga tidak lupa menyisipkan pesan politik yang kuat. Ia kembali menekankan pentingnya sinergi dan persatuan antara ulama (pemuka agama) dan umara (pemerintah) sebagai fondasi utama kebangkitan Indonesia di masa depan.
Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam dinamika berbangsa. Namun, ia mengajak seluruh elemen, terutama para ulama yang hadir, untuk selalu mengedepankan jalan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Pada momen yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara pengukuhan dan secara resmi mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru MUI.
