Jalan Panjang Energi Nuklir Indonesia di Tengah Transisi Energi

Wacana pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari bauran ketenagalistrikan nasional kembali menguat. Di tengah dorongan dekarbonisasi dan kebutuhan listrik yang terus tumbuh, pemerintah menempatkan nuklir sebagai salah satu opsi strategis jangka panjang meski langkah awalnya masih penuh kehati-hatian.

Pembangkit listrik tenaga nuklir memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan pembangkilt listrik tenaga uap, yang menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin tanpa mengemisi karbon dioksida. Bahan bakarnya bersumber daya energi nuklir, seperti uranium dan torium, yang banyak di Indonesia.

Nuklir menjadi salah satu dari tiga sumber tumpuan energi utama Indonesia selain energi terbarukan dan gas alam. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dalam diskusi daring bertajuk ”Energy Outlook 2026”, Kamis (5/2/2026).

Ia menyebut, potensi kapasitas pembangkitnya bisa di atas 5 gigawatt sebagaimana disampaikan Utusan Khusus Presiden di Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo. ”Kita sudah mencanangkan di dalam RUPTL akan ada pengembangan nuklir sampai dengan 500 megawatt. Namun, saya yakin ambisi kita lebih besar dari itu,” kata Eddy.

Nuklir, ia mengatakan, memiliki keunggulan sebagai beban listrik dasar (baseload power) yang murah, bersih, dan berkesinambungan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa membangun pembangkit nuklir dari nol membutuhkan waktu panjang, kedisiplinan tinggi, serta standar keselamatan dan keamanan yang ketat.

Oleh karena itu, dukungan legislasi menjadi krusial, salah satunya melalui penuntasan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, sebagai wujud komitmen dekarbonisasi.

Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025 yang menjadi acuan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemanfaatan teknologi nuklir ditargetkan mulai beroperasi pada 2032. Bahkan, terdapat peluang percepatan hingga 2029 apabila seluruh prasyarat regulasi, teknologi, dan kelembagaan dapat dipenuhi.

Secara bertahap, kapasitas pembangkit nuklir direncanakan meningkat hingga 35 gigawatt pada 2060, menyuplai sekitar 14 persen kebutuhan energi nasional, dari hanya 2 persen pada 2035.

Pemerintah mengategorikan nuklir sebagai energi baru dan terbarukan (EBT) dalam kerangka transisi energi nasional. Dalam proyeksi hingga 2060, pembangkit energi baru—termasuk nuklir—diperkirakan menyumbang 24,1 persen bauran energi, dengan kebutuhan investasi pembangkit listrik mencapai 988 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, investasi untuk nuklir diperkirakan sekitar 300 miliar dollar AS atau 30,3 persen.

Namun, kesiapan regulasi masih menjadi pekerjaan rumah. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pemerintah masih menunggu terbitnya peraturan presiden terkait pengembangan nuklir.

“Nuklir itu kita masih menunggu perpresnya. Perpresnya kan belum ditandatangani. Katanya sudah, tapi ternyata belum keluar,” ujar Eniya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kementerian telah menyiapkan berbagai instrumen teknis, termasuk pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. Indonesia juga harus menyiapkan laporan kepada International Atomic Energy Agency (IAEA), seiring rencana pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO).

Nuclear Energy Program Implementation Organization (NIPEO) merupakan organisasi pelaksana program nuklir nasional. Organisasi ini mengawasi implementasi PLTN di Indonesia, yang diketuai oleh presiden dan ketua harian dijabat oleh Menteri ESDM.

Belum lama ini, Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan kerja sama internasional. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya belum lama ini menerima pertemuan dengan Jonathan Habjan, Konselor untuk Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, di Komisi XII DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, DPR mendapat penjelasan awal mengenai Program Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST). Ini dinilai sebagai bentuk dukungan Pemerintah Amerika Serikat dalam menyiapkan pengembangan teknologi nuklir secara aman, bertahap, dan bertanggung jawab.

Program FIRST sendiri bukan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, melainkan program kesiapan awal yang berfokus pada penguatan kebijakan, kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta kajian keselamatan, keamanan, dan non-proliferasi, khususnya untuk teknologi Small Modular Reactor (SMR).

“Pengembangan SMR sudah diakomodasi dalam RUPTL PLN 2025–2034. Jadi penjajakan kerja sama internasional ini punya landasan perencanaan nasional yang jelas,” ujar Bambang dalam pernyataan tertulis, Senin (2/2/2026).

Saat ini, studi kelayakan pengembangan SMR juga tengah dilakukan di Kalimantan Barat oleh Nuscal.

Meski dukungan politik menguat, para peneliti mengingatkan agar nuklir tidak dipandang sebagai solusi tunggal.

Peneliti Climate and Energy Economics CSIS, Ardhi Wardhana, saat dihubungi Kompas, Rabu (4/2/2026), mengakui bahwa nuklir dapat menjadi sumber listrik rendah karbon yang andal. Pembangkit ini juga berfungsi sebagai baseload, terutama untuk melengkapi energi terbarukan yang bersifat intermiten dan terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Namun, Ardhi menekankan bahwa kelayakan proyek nuklir sangat bergantung pada kesiapan tata kelola, keselamatan, biaya, mitigasi risiko lingkungan dan politik, serta penerimaan publik.

"Indonesia memang perlu keluar dari skala laboratorium dan masuk ke level komersial agar pembelajaran bisa berjalan lebih cepat, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” kata Ardhi.

Ia juga menyoroti pentingnya arsitektur kelembagaan yang tegas, pemisahan peran antara promotor, operator, dan regulator, serta peta jalan regulasi yang lengkap. Selain itu, pembiayaan harus transparan agar beban tidak dialihkan kepada PLN, pemerintah, maupun masyarakat.

Ardhi juga mendorong diversifikasi mitra internasional guna menghindari ketergantungan teknologi dan risiko geopolitik.

"Perlu ada diversifikasi terhadap mitra negara, pembiaya, asal pihak pengadaan teknologi dll untuk pengembangan nuklir ini. Perlu jajaki kerja sama dengan Perancis, Rusia, atau negara lain sehingga memitigasi risiko lock-in (ketergantungan) teknologi dan geopolitik," ujarnya.

Pengembangan pembangkit energi dari nuklir di Indonesia memang masih panjang. Pengembangan ini harus bergerak pelan namun pasti untuk memenuhi kebutuhan energi bersih, dengan kesiapan regulasi, teknologi, dan kepercayaan masyarakat.