PBB Terancam Bangkrut, Ini Sebabnya!

Di tengah meningkatnya konflik global, PBB atau perserikataan bangsa-bangsa justru berada di ambang kebangkrutan atau sebagai krisis likuiditas. Berdasarkan resolusi PBB terbaru untuk tahun 2026 ini, estimasi anggaran reguler PBB mencapai USD3,45 miliar atau Rp58 triliun dengan kurs 16.900 per USD.

Jumlah itu baru anggaran regular saja yang mana ini berbeda dengan anggaran untuk misi perdamaian atau peacekeping. Dana yang dibutuhkan untu perdamaian jauh lebih besar yaitu USD5,38 miliar atau lebih dari Rp90 triliun untuk tahun 2025 sampai dengan 2026.

Dari mana dana PBB berasal? Salah satu penghitungan kontribusi negara untuk anggaran reguler PBB ini ditentukan dalam bentuk persentase yang persentasenya ini ditentukan atau dihitung berdasarkan PNB atau pendapatan nasional bruto per tahunnya atau biasa disebut juga gross national income dari setiap negara.

Artinya, semakin kaya sebuah negara, semakin besar pendapatan warga dari sebuah negara, maka akan semakin besar pula tanggung jawab negara anggota PBB terhadap besaran iurannya.
 

Terkait dominasi penyokong dana PBB, siapa sebetulnya yang paling banyak membayar iuran di PBB? Pertama adalah Amerika Serikat (AS) yang berada di posisi pertama atau posisi tertinggi dengan memberikan kontribusi donor sebanyak 22 persen dari anggaran kebutuhan.

Artinya bila tahun ini 22 persen dari USD3,54 miliar diikuti oleh Tiongkok yang persentase iurannya ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun ini sebesar 20 persen dari sebelumnya 15 persen.

Gabungan dua negara itu sudah menutup hampir total setengah dari anggaran yang dibutuhkan oleh PBB. Sisanya ini dibagi untuk negara lain seperti ini. Tiga yang terbesar berikutnya adalah Jepang hampir 7 persen, Jerman 5,7 persen, dan Britania Raya atau
Inggris 4,4 persen.
 

Sementara itu, sisanya 188 negara ini membayar sebesar 41 persen. 

Setidaknya ada tiga penyebab PBB mengalami krisis keuangan. Pertama adanya tunggakan kronis akibat kepatuhan membayar negara anggota ini berbeda-beda atau tidak 100 persen. Belakangan hanya sekitar 60 sampai 70 persen negara yang membayar iuranya tepat waktu dan juga secara penuh.

Sejumlah negara akhirnya memilih untuk tidak membayar iuran terutama adalah Amerika Serikat. Sejak pemerintahan Presiden Donald Trump, sejumlah donor besar pun ini memangkas anggaran mereka untuk menyokong PBB misalnya yang dilakukan oleh Jerman dan juga Inggris. 

Penyebab ketiga adanya aturan unspend funds. Unspend funds adalah kebijakan PBB yang harus mengembalikan dana yang tidak terpakai ke negara anggota. Ini artinya PBB sebetulnya tidak punya dana cadangan saat kondisi kasnya kosong.