Pers yang Merdeka, Algoritma yang Menundukkan

Setiap Hari Pers Nasional 9 Februari datang, kita cenderung mengulang satu kalimat yang terdengar meyakinkan: pers Indonesia merdeka. Tidak lagi dibredel. Tidak lagi disensor. Tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang larangan negara seperti masa lalu. Secara formal, pernyataan itu memang punya dasar. Sejak Undang-Undang Pers 1999 diberlakukan dan rezim sensor negara dibubarkan, negara tidak lagi menjadi penentu langsung apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Sistem perizinan politik ala Orde Baru lenyap. Ribuan media lahir dalam dua dekade terakhir.

Lembaga internasional seperti Reporters Without Borders mencatat kemajuan itu. Indonesia tidak lagi berada di zona “tidak bebas” dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia. Namun posisinya juga belum pernah benar-benar aman. Masih fluktuatif dan rentan. Kemerdekaan pers diakui secara struktural, tetapi rapuh dalam praktik.

Kalimat “pers kita merdeka” tidak sepenuhnya salah. Tapi juga tidak sepenuhnya jujur.

Karena kemerdekaan hari ini tidak selalu berarti kebebasan yang utuh. Pers memang tidak lagi dibungkam lewat kekuasaan kasat mata, tetapi perlahan ditundukkan lewat cara yang lebih halus. Lebih rapi dan lebih sistemik. Ketergantungan ekonomi, tekanan relasi kuasa, dan algoritma digital bekerja sebagai pagar tak kasat mata. Tidak melarang, tapi mengarahkan. Tidak memukul, tapi melelahkan.

Tekanan ini bertumpu pada satu persoalan mendasar: ekosistem ekonomi media yang tidak lagi berpihak pada jurnalisme. Laporan Reuters Institute menunjukkan bagaimana pendapatan iklan media terus menyusut secara global, sementara sebagian besar belanja iklan digital justru mengalir ke platform teknologi raksasa. Media memproduksi konten. Platform memanen data dan iklan. Di Indonesia, ketimpangan ini terasa lebih tajam, terutama bagi media lokal yang hidup dengan margin tipis dan ketergantungan tinggi pada iklan pemerintah serta relasi kuasa setempat.

Di ruang redaksi, keputusan editorial akhirnya bersinggungan langsung dengan soal bertahan hidup. Pertanyaan tentang kepentingan publik harus bersaing dengan pertanyaan soal pembiayaan. Apakah aman bagi pengiklan. Apakah ramah algoritma. Apakah layak secara ekonomi. Di titik ini, etika jurnalisme berhadapan langsung dengan logika pasar dan distribusi digital. Dan sering kali, yang dikorbankan bukan kebenaran secara frontal, melainkan keberanian untuk konsisten.

Persoalan ini terasa paling nyata di pers lokal. Media lokal hidup paling dekat dengan warga, tetapi juga paling dekat dengan kekuasaan. Kepala daerah bukan figur jauh, melainkan sosok yang ditemui hampir setiap hari. Anggaran iklan pemerintah daerah bukan sekadar tambahan, tetapi sering kali menjadi penopang utama operasional. Kritik bukan hanya berisiko pada hubungan profesional, tetapi langsung menyentuh arus kas redaksi.

Dalam situasi seperti itu, keberanian pers lokal bukanlah heroisme besar yang dramatis. Ia hadir dalam pilihan-pilihan kecil yang sepi. Apa yang ditulis dan apa yang ditunda. Apa yang dilunakkan bahasanya. Apa yang akhirnya tidak pernah terbit. Di daerah, pers sering kali tidak sedang meliput kekuasaan dari luar, tetapi hidup di dalam pusaran kekuasaan itu sendiri.

Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika pers mulai menjadi bagian dari panggung kekuasaan. Batas antara jurnalis, komunikator politik, konsultan, dan pembentuk opini kian kabur. Dalam ekosistem ekonomi yang rapuh, peran-peran ini sering tumpang tindih. Bukan selalu karena niat buruk, tetapi karena sistem mendorong ke sana. Ketika akses dan pemasukan lebih berharga daripada jarak kritis, independensi berubah menjadi kemewahan.

Di titik inilah kepercayaan publik menjadi ukuran paling jujur. Data Edelman Trust Barometer menunjukkan paradoks yang tidak bisa diabaikan. Indonesia konsisten berada di kelompok negara dengan tingkat kepercayaan publik terhadap media yang relatif tinggi, di atas70 %. Publik Indonesia, secara umum, masih percaya pada media sebagai sumber informasi.

Tapi laporan yang sama juga menunjukkan kenyataan global yang rapuh. Media justru menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan terendah dibanding bisnis dan organisasi masyarakat sipil. Hampir separuh responden dunia meragukan netralitas media dan mempertanyakan motif di balik pemberitaan. Reuters Institute mencatat bahwa kepercayaan terhadap berita menurun perlahan, bukan karena satu kebohongan besar, tetapi karena akumulasi kekecewaan kecil: berita yang dangkal, sensasional, atau terlalu dekat dengan kepentingan tertentu.

Edelman bahkan menyebut fase ini sebagai “insular trust”. Kepercayaan publik mengerut ke lingkaran sempit: komunitas, kelompok, dan sumber yang terasa dekat secara emosional. Sementara institusi besar, termasuk media arus utama, dipandang dengan jarak dan curiga. Dalam konteks ini, algoritma tidak hanya mendistribusikan berita, tetapi membentuk siapa yang dipercaya dan siapa yang diragukan.

Hari Pers Nasional, dalam konteks ini, seharusnya tidak menjadi hari untuk menepuk dada. Ia justru momen untuk bertanya dengan jujur dan tidak nyaman: jika pers ingin tetap menjadi pilar demokrasi, apa yang harus dikorbankan?

Jawabannya memang pahit. Pers harus berani mengakui bahwa model ekonomi lama telah runtuh. Ketergantungan pada iklan, terutama iklan pemerintah dan platform digital, harus dikurangi secara sadar, meskipun konsekuensinya adalah hidup lebih kecil, lebih ramping, dan kehilangan kenyamanan finansial jangka pendek. Tidak semua media bisa bertahan. Dan mungkin memang tidak seharusnya semua diselamatkan.

Pers juga harus membangun ulang hubungannya dengan publik, bukan sebagai pasar atau trafik, tetapi sebagai komunitas. Kepercayaan harus menjadi sumber daya utama, bukan efek samping. Ini berarti menerima kenyataan bahwa sebagian liputan penting tidak akan viral, tidak disukai algoritma, dan tidak nyaman bagi penguasa.

Jarak dengan kekuasaan pun harus ditegakkan kembali. Kedekatan yang terlalu intim hanya melahirkan kompromi bahasa dan tumpulnya kritik. Demokrasi tidak membutuhkan media yang akrab dengan penguasa, tetapi media yang cukup berjarak untuk tetap jernih.

Dan ke dalam dirinya sendiri, pers perlu lebih disiplin. Mengurangi sensasionalisme. Memperlambat ritme ketika perlu. Memilih akurasi daripada kecepatan. Dalam dunia yang serba instan, keputusan untuk berjalan lambat adalah bentuk perlawanan yang sunyi dan mahal.

Semua ini bukan jalan yang mudah. Akan ada media yang runtuh. Akan ada jurnalis yang lelah. Akan datang masa ketika kejujuran terasa tidak dihargai. Tetapi pers tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia selalu tumbuh dari ketegangan antara kekuasaan dan nurani.

Pers mungkin tidak lagi dibungkam oleh negara. Tetapi hari ini, ia diuji oleh ekosistem ekonomi yang timpang, oleh algoritma, oleh kedekatan dengan kekuasaan, kompromi-kompromi kecil yang jika dikumpulkan, perlahan menjauhkan jurnalisme dari fungsi utamanya.

Dan mungkin, ukuran kemerdekaan pers hari ini bukan lagi seberapa keras ia bisa berbicara, melainkan seberapa siap ia menanggung konsekuensi dari kejujuran itu sendiri. Bahkan ketika pahit. Bahkan ketika berat. Bahkan ketika tidak menjanjikan apa pun selain satu hal: integritas.

Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media