Kepuasan Publik terhadap Prabowo 79,9%, Dipicu Kinerja Pemberantasan Korupsi Kejaksaan

Liputan6.com, Jakarta - Kinerja pemerintah  dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, yang kini mencapai 79,9 persen.

Temuan tersebut berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa kinerja progresif Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum dan pemulihan aset korupsi menjadi pendorong utama persepsi positif masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya Kejaksaan memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden.

Menurut Burhanuddin, Kejaksaan Agung saat ini menempati posisi teratas sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Tingkat kepercayaan terhadap Kejagung mencapai 80 persen, melampaui Mahkamah Konstitusi (75,1 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (71,8 persen), dan Polri (65,5 persen).

Ia menambahkan, angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam dua tahun terakhir dan menyamai capaian pada pertengahan 2024.

“Ini angka tertinggi dalam dua tahun terakhir. Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sangat kuat,” ujar Burhanuddin.

Kepercayaan tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada penilaian publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi nasional. Survei mencatat sebanyak 48,7 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini dalam kategori baik atau sangat baik.

“Tren ini menunjukkan grafik yang stabil dan cenderung menguat dibandingkan periode survei sebelumnya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara secara virtual, Minggu (8/2/2026).

Salah satu faktor yang memperkuat dukungan publik adalah langkah transparan Kejaksaan Agung dalam memulihkan kerugian negara. Aksi Kejagung menampilkan pengembalian aset hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden mendapat respons positif dari masyarakat.