Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh telah menyerahkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan total kebutuhan anggaran yang diajukan sebesar RP153,3 triliun.
"Iya benar, pemerintah Aceh telah menyampaikan dokumen R3P kepada pemerintah pusat melalui BNPB pada 3 Februari 2025," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Minggu.
MTA menyampaikan, dari dokumen R3P yang telah disampaikan, pemulihan Aceh pascabencana membutuhkan anggaran Rp153,3 triliun.
Baca juga: Dari Aceh hingga Sumbar, pembangunan huntap dan huntara terus berjalan
Berdasarkan rekapitulasi, kata dia, kebutuhan anggaran tersebut dibagi pada beberapa kewenangan, yakni kementerian/lembaga Rp41,8 triliun, provinsi Aceh Rp22 triliun, kabupaten/kota Rp60,43 triliun, dan kewenangan masyarakat serta dunia usaha Rp29 triliun.
Dia menjelaskan, R3P Aceh memuat semua data kerusakan, kerugian dan rencana pemulihan menyeluruh pascabencana yang diajukan dan disampaikan semua level kewenangan kementerian/lembaga pusat, provinsi Aceh, dan kabupaten/kota.
"Secara khusus, tim Bappenas RI sudah ke Aceh melakukan rapat koordinasi dengan tim pemerintah Aceh dalam rangka penyelarasan dokumen R3P tersebut," ujarnya.
Baca juga: Sekolah terdampak banjir di Aceh–Sumut kembali beroperasi
Sejak dokumen R3P diterima, saat ini BNPB sedang melakukan verifikasi seluruh dokumen untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan R3P yang disampaikan tersebut.
"Setelah verifikasi faktual dilakukan, BNPB akan meneruskan kepada Bappenas RI dalam rangka persiapan rehab-rekon pascabencana," katanya.
Ia menegaskan, berbagai langkah pemulihan masih terus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga daerah.
"Gubernur Aceh selalu berharap agar semua komponen untuk terus bersatu demi Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini," demikian Muhammad MTA.
Baca juga: Meunasah darurat di Pidie Jaya Aceh dibangun di atas lumpur banjir
Baca juga: Kerusakan akibat bencana banjir bandang di Nagan Raya capai Rp1,1 T
"Iya benar, pemerintah Aceh telah menyampaikan dokumen R3P kepada pemerintah pusat melalui BNPB pada 3 Februari 2025," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Minggu.
MTA menyampaikan, dari dokumen R3P yang telah disampaikan, pemulihan Aceh pascabencana membutuhkan anggaran Rp153,3 triliun.
Baca juga: Dari Aceh hingga Sumbar, pembangunan huntap dan huntara terus berjalan
Berdasarkan rekapitulasi, kata dia, kebutuhan anggaran tersebut dibagi pada beberapa kewenangan, yakni kementerian/lembaga Rp41,8 triliun, provinsi Aceh Rp22 triliun, kabupaten/kota Rp60,43 triliun, dan kewenangan masyarakat serta dunia usaha Rp29 triliun.
Dia menjelaskan, R3P Aceh memuat semua data kerusakan, kerugian dan rencana pemulihan menyeluruh pascabencana yang diajukan dan disampaikan semua level kewenangan kementerian/lembaga pusat, provinsi Aceh, dan kabupaten/kota.
"Secara khusus, tim Bappenas RI sudah ke Aceh melakukan rapat koordinasi dengan tim pemerintah Aceh dalam rangka penyelarasan dokumen R3P tersebut," ujarnya.
Baca juga: Sekolah terdampak banjir di Aceh–Sumut kembali beroperasi
Sejak dokumen R3P diterima, saat ini BNPB sedang melakukan verifikasi seluruh dokumen untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan R3P yang disampaikan tersebut.
"Setelah verifikasi faktual dilakukan, BNPB akan meneruskan kepada Bappenas RI dalam rangka persiapan rehab-rekon pascabencana," katanya.
Ia menegaskan, berbagai langkah pemulihan masih terus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga daerah.
"Gubernur Aceh selalu berharap agar semua komponen untuk terus bersatu demi Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini," demikian Muhammad MTA.
Baca juga: Meunasah darurat di Pidie Jaya Aceh dibangun di atas lumpur banjir
Baca juga: Kerusakan akibat bencana banjir bandang di Nagan Raya capai Rp1,1 T
