JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbukti efektif menekan kesalahan data penerima manfaat.
Ia mengungkapkan, saat bansos masih menggunakan basis data lama, tingkat kesalahan atau error mencapai 77 persen. Artinya, banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar.
“Ketika bansos menggunakan data lama, error 77 persen. Setelah kita ukur dengan DTSEN, error-nya tinggal 28 persen,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, Minggu (8/2/2026).
Perbaikan akurasi terlihat jelas pada dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako.
Baca Juga: Tiket Kereta Tambahan Lebaran 2026 Segera Dijual, KAI Finalisasi Kesiapan Armada
Pada kategori exclusion error atau warga yang sebenarnya layak menerima bantuan namun belum terdaftar, angka kesalahan PKH turun tajam dari 77,7 persen menjadi 28,2 persen. Sementara pada BPNT/Sembako, penurunannya dari 70 persen menjadi 17,6 persen.
Adapun pada inclusion error, yakni penerima yang tidak layak namun masih tercatat sebagai penerima bantuan, tingkat kesalahan PKH berkurang dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen.
Untuk BPNT/Sembako, angkanya juga turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
Gus Ipul menargetkan ke depan tingkat kesalahan data bisa ditekan hingga di bawah 10 persen, bahkan mendekati 5 persen.
Baca Juga: Mulai Triwulan 1, Kriteria Desil Penerima Bansos PKH-BPNT Diperketat: Hanya Desil 1-4 yang Berhak
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kemensos
- bansos
- data bansos
- bantuan sosial
- dtsen
- penyaluran bansos
- menteri sosial
