WACANA yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait peralihan kewenangan sejumlah jalan nasional ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai kurang tepat. Sebab, hal tersebut akan membebani keuangan pemerintah daerah di kemudian hari terutama menyangkut pemeliharaan.
Anggota DPRD Jabar, Sri Wahyuni Utami, menilai, wacana tersebut memiliki niat baik yakni agar warga senantiasa terlayani dengan kualitas jalan yang mantap. "Tujuannya sangat baik, saya mengapresiasi," kata Sri saat dikonfirmasi, Minggu (8/2).
Namun, pada sisi lain anggota Fraksi Partai NasDem ini menilai hal tersebut akan membebani keuangan pemerintah daerah di kemudian hari karena memerlukan biaya yang cukup besar. Terlebih, kewajiban pemerintah daerah terkait pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten/kota harus terus dilakukan tanpa terkecuali.
Baca juga : KDM Sebut Lahan Bekas Longsor Cisarua Bandung Barat akan Dijadikan Hutan
"Semua itu berbalik lagi ke anggaran. Mau menggunakan sumber anggaran dari mana kalau misalnya jalan-jalan yang tanggung jawab (pemerintah) pusat, terus kemudian harus dimasukan ke APBD kabupaten/kota dan provinsi," kata anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat itu.
Tak hanya itu, Sri menilai saat ini kondisi fiskal pemerintah daerah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja mengingat banyak terjadi pengurangan dari berbagai aspek. "Sedangkan pemerintah daerah mengalami penurunan anggaran, dan di satu sisi mereka juga banyak jalan desa dan kabupaten yang harus terus diperbaharui," katanya.
Maka dari itu, Sri menilai solusi yang paling memungkinkan adalah semua unsur pemerintahan di Jawa Barat harus aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar jalan-jalan nasional di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ini bisa terawat dengan baik. Semua unsur mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, termasuk anggota DPR dan DPD RI dari Jawa Barat harus terus menyuarakan hak tersebut kepada pihak terkait di pusat.
Baca juga : Ground Breaking Pemulihan Jalan Nasional Pascabencana Aceh Resmi Dimulai
"Semua pihak harus proaktif menyuarakan ini. Dengan jumlah penduduk terbesar, tidak berlebihan kalau kita bergerak menyuarakan ini ke pemerintah pusat," katanya.
Seperti diketahui, Dedi Mulyadi mengusulkan agar sejumlah jalan nasional di Jawa Barat dialihkan kewenangannya ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Dedi terkait banyaknya jalan nasional di pantai utara (pantura) Jawa Barat yang kondisinya rusak parah.
Dedi mengakui jika ini terealisasi akan membebani keuangan pemerintah daerah. Namun menurutnya bukan persoalan karena masyarakat setempat akan menikmati jalan dengan kualitas yang bagus. (H-3)
