JAKARTA, KOMPAS.com — Jalan yang rusak dan tak berbentuk menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan Tanah Merah, RW 07, Koja, Jakarta Utara. Bukan hanya di akses utama, kerusakan jalan juga terjadi di setiap gang di RW 07.
RW 07 terdiri dari 24 RT, hampir seluruh jalannya rusak parah sejak puluhan tahun lalu. Pengamatan Kompas.com di lokasi, jalan di RW 07 cenderung bergelombang, berpasir, berbatu, dan berlubang.
Di musim hujan seperti saat ini, jalan berlubang digenangi air berwarna cokelat karena bercampur tanah merah. Kondisi itu membuat jalan sangat licin dan menyulitkan kendaraan bermotor melintas.
Baca juga: Jalan di Tanah Merah Jakut Rusak Parah, Puluhan Tahun Belum Tersentuh Aspal
Hampir di setiap sudut RW 07, jalannya belum tersentuh aspal, hanya diuruk dengan puing bekas dan dicor semen seadanya oleh warga.
"Adapun jalan batu-batu ini adalah patungan warga menguruk, awalnya ini tanah merah aja, enggak ada batu, belum ada campur tangan pemerintah melakukan pembangunan di sini," ungkap Renald (33) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Jumat (6/2/2026).
Renald juga mengaku tak mengetahui penyebab pemerintah belum memperbaiki jalan rusak di lingkungannya, meski warga sudah mengajukan permohonan berkali-kali.
Saling lempar tanggung jawabKompas.com berusaha menelusuri penyebab belum diperbaikinya jalan yang rusak, dengan menghubungi Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Utara.
Namun, Sudin Bina Marga menyebut kawasan RW 07 berada di kewenangan Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Utara. Dengan begitu, perbaikan jalan yang rusak menjadi tanggung jawab Sudin PRKP.
Kepala Sudin PRKP Jakarta Utara, Suharyanti, mengonfirmasi bahwa RW 07 masuk kewenangannya. Ia juga mengakui Sudin PRKP belum pernah memperbaiki jalan rusak di permukiman padat tersebut.
Sebab, lokasi itu masuk Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2014 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.
Baca juga: Siswa di Depok Diminta Pakai Masker Usai Sesak Napas akibat Debu Tanah Merah
"Di mana di dalam Keputusan Gubernur sudah ada pembagian tugas dan kewenangan antar UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah). Sudin Perumahan mendapatkan tugas menyusun CAP (Community Action Plan) atau rencana aksi masyarakat," ucap Suharyanti saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/2/2026).
Dalam CAP yang disusun tahun 2019, salah satu kebutuhan warga di Tanah Merah adalah perbaikan jalan yang sudah rusak puluhan tahun. Seharusnya, ketika CAP sudah disusun, perbaikan jalan dilakukan oleh UKPD berwenang, yakni Sudin Bina Marga.
"Misalnya, dalam CAP dibutuhkan perbaikan jalan, maka diharapkan Sudin Bina Marga yang menganggarkan dan melaksanakan fisiknya," tegas dia.
Tanah sengketaPengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengungkap, salah satu penyebab jalan di Tanah Merah sulit diperbaiki adalah karena permukiman itu berada di atas tanah sengketa.
