Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan diperkirakan akan dinonaktifkan pada 2025 sebagai bagian dari pemutakhiran dan transformasi data nasional.
“Tahun ini, itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan melakukan, bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat,” kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Ia menegaskan, penonaktifan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan transformasi data yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Setiap bulannya, Kementerian Sosial memperbaharui data penerima BPJS PBI. Pembaruan data ini dilakukan agar subsidi dan bantuan kepada yang membutuhkan lebih tepat sasaran.
“Ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden, cara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial,” ujarnya.
Berikut data penghapusan penerima BPJS PBI pada 2025 dan Januari-Februari 2026:
Ia menjelaskan, alokasi peserta PBI telah ditetapkan sebanyak 96,8 juta orang per tahun yang dibagi ke seluruh daerah. Data penerima bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan.
“Bupati/Wali kota mengusulkan setiap bulan ya, untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap kabupaten/kota,” kata dia.
Gus Ipul juga memaparkan penonaktifan peserta PBI bukan hal baru. Pada tahun lalu, pemerintah mencatat lebih dari 13 juta peserta PBI dinonaktifkan setelah proses pemutakhiran data.
“Tahun lalu nih evidence based-nya ya, tahun lalu itu ada 13 juta lebih yang dimutakhirkan, atau dinonaktifkan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Ada 87 ribu lebih yang melakukan reaktivasi dari 13 juta yang dinonaktifkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah masih membuka ruang respons terhadap keluhan masyarakat terkait mekanisme pemutakhiran data tersebut.
“Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespons ya, keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu,” kata dia.
