Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih banyak Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria. Ia mengatakan berdasarkan data pemerintah, sekitar 41 persen peserta BPJS Kesehatan PBI justru masuk kategori masyarakat mampu.
Purbaya menjelaskan kelompok tersebut berada pada desil 6 hingga 10, yang seharusnya tidak lagi mendapatkan bantuan iuran dari negara.
"Namun, masih ada sekitar 41 persen masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 6-10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN," ungkap Purbaya saat rapat dengan pimpinan DPR di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
Sementara itu, sisanya sekitar 59 persen peserta BPJS PBI masih berada pada kelompok desil 1 sampai 5. Kelompok inilah yang dinilai layak menerima bantuan pemerintah karena masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
Purbaya menegaskan sektor kesehatan tetap menjadi salah satu fokus utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan efektif dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, anggaran kesehatan pada 2026 mencapai Rp 247,3 triliun. Angka ini naik 13,2 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, seiring dengan upaya pemerintah memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
"Mencakup di dalamnya (Rp247,3 triliun) untuk mendorong efektivitas program JKN. Melalui dukungan iuran bagi PBI untuk 96,8 juta peserta,” terang Purbaya.
Dengan anggaran itu, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar kepesertaan JKN bagi PBI yang sempat dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali secara otomatis, tetapi bersifat sementara. Usulan ini berlaku selama tiga bulan, sambil pemerintah memvalidasi ulang data peserta.
"Kenapa kami usulannya ini sebentar saja? Tiga bulan ini benar-benar divalidasi kembali ini bisa BPS, bisa dengan Pemda dan Kemensos memvalidasi benar enggak sih ini miskin atau tidak," kata Budi.
Budi menjelaskan, dari sekitar 11 juta peserta BPJS PBI yang kepesertaannya dicabut, terdapat sekitar 120 ribu orang dengan riwayat penyakit katastropik. Selain itu, ada sekitar 12 ribu pasien hemodialisis atau cuci darah yang ikut terdampak.
Ia menambahkan, jumlah pasien cuci darah secara nasional mencapai sekitar 200 ribu orang dan terus bertambah sekitar 60 ribu pasien baru setiap tahun. Tanpa penanganan rutin, seperti cuci darah 2-3 kali per minggu, kondisi pasien bisa berujung fatal.
Selain gagal ginjal, Budi juga menyoroti penanganan penyakit katastropik lain yang tidak boleh terputus, seperti kemoterapi untuk pasien kanker, pengobatan penyakit jantung, hingga transfusi dan infus rutin bagi anak penderita thalasemia.
Karena itu, ia menilai reaktivasi sementara ini krusial agar negara tetap hadir bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan. Skema tersebut dapat dilakukan melalui Surat Keputusan Kementerian Sosial.
"Dan kalau ditanya biayanya berapa, Bapak, Ibu, kan tadi 120 ribu orang. Kalau kali 42 ribu PBI sebulan paling Rp 5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi," ujar Budi.
Menanggapi hal itu, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan siap mencairkan dana darurat sebesar Rp 15 miliar untuk mendukung reaktivasi PBI-JKN. Dana tersebut akan digunakan selama tiga bulan bagi sekitar 120 ribu peserta terdampak, khususnya pasien dengan penyakit katastropik seperti gagal ginjal dan kanker.
"Nantikan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi. Tinggal datang ke saya minggu depan juga udah cair kan enggak terlalu besar," ujar Purbaya.
