GenPI.co - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) terkait tragedi anak SD di NTT bunuh diri.
Seorang anak SD di NTT bunuh diri karena diduga tidak mampu membeli pulpen dan buku sekolah seharga kurang dari Rp10.000.
Surat bertanggal 5 Februari 2026 dengan kop resmi Student Executive Board of Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) itu beredar luas di media sosial.
Dalam surat berbahasa Inggris tersebut, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengkritik Presiden RI Prabowo Subianto dalam kasus tragis meninggalnya anak SD di NTT karena tidak mampu membeli buku dan pena.
Tiyo secara frontal menyebut Presiden sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan sistemik negara melindungi anak-anak miskin.
BEM UGM bahkan menggunakan diksi kasar dengan menyebut presiden sebagai “stupid President” atau “presiden bodoh.”
BEM UGM meminta UNICEF membantu memberi tahu Presiden betapa bodohnya ia sebagai pemimpin.
“Help us to tell Prabowo how stupid he is as a president,” kritik BEM UGM, dikutip dari akun Instagram @bem.ugm, Senin (9/2).
Surat ini mendesak UNICEF untuk mengintensifkan perannya dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia.
Tiyo mempertanyakan dunia seperti apa yang ditinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya hanya lantaran tidak mampu membeli pena dan buku.
"Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya karena tidak mampu membeli pena dan buku?" tulis Tiyo.
Tiyo membeberkan Indonesia baru saja menyaksikan tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak pernah terjadi.
“YBS (inisial) seorang anak berusia 10 tahun dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dasar dengan nilai kurang dari 1 dolar AS,” beber dia.
Dia menegaskan peristiwa ini bukanlah takdir, melainkan tragedi yang seharusnya bisa dicegah, dan merupakan hasil dari kegagalan negara secara sistemis.
Menurut dia, kondisi ini jauh dari cita-cita ideal bahwa setiap anak dijamin haknya untuk belajar, bermain, serta membayangkan masa depan dengan harapan, bukan mengakhiri hidup dalam keputusasaan.
Dia juga menyinggung konstitusi Indonesia menyatakan setiap anak dijamin memiliki akses terhadap pendidikan sejalan dengan Pasal 28 Konvensi Hak Anak.
BEM UGM menegaskan akal persoalan tragedi ini adalah egoisme individual dan politik Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih memprioritaskan anggaran untuk memperbaiki kesenjangan sistemis dalam akses pendidikan dan keadilan sosial, pemerintah justru mengalihkan anggaran pendidikan untuk kebijakan dianggap berbiaya tinggi dan bermasalah, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kegagalan negara ini tidak seharusnya dibebankan kepada keluarga miskin di pedesaan sebagai kesalahan pribadi, sementara kemiskinan justru dieksploitasi sebagai komoditas politik menjelang Pemilu 2029,” jelas dia.(*)
Jangan lewatkan video populer ini:
